Kerugian Negara Korupsi RTH Kota Bandung Capai Rp26 Miliar

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengungkapkan indikasi kerugian negara pada kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2012– 2013 mencapai 26 miliar rupiah.

“Perkiraan kerugian negara masih terus didalami, tapi sementara angkanya 26 miliar rupiah,” kata Agus, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/4).

KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Hery Nurhayat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD Bandung periode 2009–2014.

Untuk merealisasikan angaran tersebut, APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antara Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (banggar) dan anggota banggar.

Sesuai APBD Kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No 22 Tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar 123,9 miliar rupiah yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk enam RTH.

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran 33,455 miliar rupiah dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar 80,7 miliar rupiah.

“RTH ini tidak fiktif, tapi ada mark up. Mark up itu yang menyebabkan mereka dikenakan pasal yang disebutkan tanahnya yang prosesnya kurang mengikuti aturan-aturan yang berlaku sehingga itu yang jadi alasan kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” jelas Agus.

Makelar Pembebasan

Diduga Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan sebagai tim banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu.

Selain itu, keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan. Adapun Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH.

Padahal diketahui dokumen pembayaran tidak seuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli, melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan.

Sudah diperiksa 72 orang saksi sejak penyidikan dimulai yaitu PNS di dinas DPKAD pemerintah Kota Bandung, mantan camat Mandalajati, lurah Pasir Impun, eks-lurah Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, guru, buruh, swasta.

Hery diketahui adalah narapidana korupsi dana hibah 38 LSM fiktif yang merugikan negara pada 8,1 miliar rupiah dan korupsi hibah Pemkot Bandung 2012 yang divonis selama sembilan tahun penjara pada 2015 lalu.

“Tapi, kasus ini berbeda dengan kasus yang terdahulu,” ungkap Agus. Atas perbuatannya, Hery, Tomtom, dan Kadar disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atas Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.