Kontestasi Politik Harus Tetap dalam Koridor Konstitusi

Berjabat Tangan - Dari kiri ke kanan: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP Golkar Hepibone Zulkarnaen, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH Haedar Nashir berjabat tangan saat menghadari Halaqah Kebangsaan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Jakarta - Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyambangi Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam acara Halaqah Kebangsaan.

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengapresiasi metode pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan bagian dari keunggulan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia.

Menurut Airlangga Hartarto, pola pengembangunan SDM di Muhammadiyah ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Pusat pendidikan ini sudah ada sejak masa kolonial mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi.

Hal tersebut, lanjut Airlangga, sejalan dengan program pemerintah yang sedang concern dalam pengembangan SDM dalam menyambut revolusi industri 4.0.

Pembangunan SDM ini sangat diperlukan untuk membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan. “Salah satu keunggulan dari Muhammadiyah yaitu mempunyai pendidikan yang kuat.

Itu terlihat dari 15 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia berasal dari Universitas Muhammadiyah,” ujar Airlangga Hartarto, di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Kamis (12/4).

Menjaga Netralitas

Menanggapi hal tesebut, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan, Halaqah Kebangsaan yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, membangun idealisme, dan kemajuan bangsa tersebut diadakan untuk menyatukan nilai-nilai dasar keindonesiaan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

Untuk itu, Haedar menyatakan Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan tetap memberikan harapan positif dalam proses demokratisasi mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bangsa.

Selain itu, ia berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam kontestasi politik sebagai ikhtiar politik Muhammadiyah menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

“Kontestasi politik harus tetap dalam koridor konstitusi dan jangan sampai memecah belah keutuhan bangsa,” harap Haedar.

Sementara itu, Ketum PAN, Zulkifli Hasan, mengapresiasi PP Muhammdiyah yang telah mengadakan Halaqah Kebangsaan di tengah-tengah tahun politik yang sedang memanas.

Ia berharap, dengan adanya acara tersebut, semua kembali ke arah cita-cita bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta kebersamaan, saling menghormati, dan menjaga yang dimiliki masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah hanya karena pemilu.

“Kontestasi pemilu hal biasa karena sudah sering kita jalani setiap lima tahun. Jangan sampai kita terpecah karena merah putih kita kan sama,” pungkas Zulhasan.