PUPR: Pengembang Jangan Asal-asalan Bangun Proyek Perumahan

 

SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Serang meminta para pengembang tidak asal-asalan membangun proyek perumahannya. Mereka perlu memerhatikan konsep yang sudah ditetapkan pemerintah daerah (pemda).

Kepala Dinas PUPR Kota Serang, M Ridwan mengatakan, sejauh ini pihaknya selalu mengawasi pembangunan drainase yang ada di semua perumahan di Kota Serang. Selain itu, memberikan beberapa konsep dalam membangun, agar dapat menata drainase di lingkungannya.

“Jadi, pengembang itu harus menata drainase di lingkungannya. Pengembang harus berperan serta menciptakan kondisi sekitarnya, supaya tidak terjadi genangan,” katanya kepada Kabar Banten, Jumat (18/5/2018).

Ia menuturkan, yang perlu dilakukan pengembang, yaitu menyediakan ruang terbuka hijau yang akan menjadi resapan air dan dapat dikendalikan melalui perencanaan site plan. Selain itu, pengembang harus mengalirkan air sampai ke saluran pembuang. “Itu konsep yang perlu dikembangkan,” tuturnya.

Ia menilai, kondisi saat ini lokasi perumahan berada di kontur yang relatif tinggi atau bukan daerah genangan. Namun, dia tetap mengingatkan, agar para pengembang memerhatikan konsep penataannya jangka panjang.

Sementara, menanggapi DPRD, menurut dia, data yang disampaikan Ketua DPRD Banten, Namin, aneh. “Kemarin sudah ada beberapa kali review ada data-data yang aneh. Sudah di-review lagi melalui Bappeda Kota Serang. Ada kesalahan perhitungan,” ujarnya.

Menurut dia, serapan anggaran terbilang baik, meskipun tidak sampai 100 persen. Sebab, ada efisiensi dan retensi yang belum diserap. “Efisiensi dari pelelangan, kemudian retensi yang tersimpan untuk pemeliharan untuk 6 bulan ke depan. Jadi, sebenarnya penyerapan keuangan bisa dibilang baik,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Serang, Hidayat menuturkan, pengembang harus bisa membuat fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dalam sistem perencanaan pembangunannya, salah satunya dari drainasenya.

Ia mengatakan, Dinas PUPR bersama PRKP akan memberikan pengawasan dalam pembangunan perumahan yang ada. “Kami juga saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal ini. Nanti ketika semua pembangunan sudah minimal 50 persen, pengembang wajib menyerahkan aset PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) kepada kami. Mayoritas pengembang itu ada yang belum mengetahui kewajiban dalam penyerahan aset PSU,” katanya.

Pertanian terancam

Sementara, menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Serang, Anis Salam, dengan semakin banyaknya pertumbuhan jumlah penduduk dan investasi di bidang properti, zona pertanian tersebut bisa saja berubah dan menjadi lokasi permukiman. “Kemungkinan ke depan bisa saja (tergeser oleh perumahan), tapi saat ini masih lahan pertanian,” ujarnya.

Sebagian wilayah Kasemen, ucap dia, sudah mulai terdapat pembangunan perumahan. Namun, daerah Sawah Luhur yang notabene kawasan pertanian masih belum tersentuh pembangunan perumahan.

Ia berharap, untuk investasi industri dan properti, seperti perumahan yang mulai banyak, agar tidak sampai masuk ke zona pertanian Kota Serang. “Walaupun kota, tetap kami pertahankan pertaniannya, pertanian masih dibutuhkan oleh Kota Serang, walaupun sudah menjadi kota,” ucapnya.

Dengan luas 8.223 hektare, menurut dia, lahan yang terdapat di wilayah Kasemen sudah mencukupi kebutuhan wilayah Kota Serang. “Lokasinya terdapat di Sawah Luhur, Margaluyu, dan Warung Jaud, tapi kebanyakam di Sawah Luhur sudah tercukupi dan juga untuk Ramadan sudah tercukupi,” tuturnya.