KPK Cegah Korupsi di Desa

PANDEGLANG, (KB).- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi kolaborasi pencegahan korupsi melibatkan Forum Lintas Masyarakat Anti Korupsi (Lima Sakti) Pemkab Pandeglang, Jumat (7/9/2018). Kali ini, KPK turun langsung ke sejumlah desa di Kecamatan Kaduhejo, Picung dan Kecamatan Sumur.

Menurut informasi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dari KPK yang dipimpin Ramah Handoko sempat singgah di pendopo. Setelah itu, lembaga antirasuah ini melibatkan Forum Lima Sakti untuk menyosialisasikan aksi kolaborasi pencegahan korupsi di Pandeglang.

Menurut Ramah Handoko, aksi kolaborasi pencegahan korupsi tersebut sebagai langkah pencegahan korupsi. Saat ini KPK lebih fokus memberikan pemahaman dan pencegahan program pusat yang ada di desa. “Kami konsen memberikan pemahaman tindak pidana korupsi, meliputi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kepesertaan BPJS, Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengelolaan keuangan desa,” kata anggota KPK, Ramah Handoko seusai bertemu bupati di Pendopo Pandeglang.

Handoko menjelaskan, pencegahan korupsi tersebut bisa dilakukan dengan memberikan sosialisasi pemahaman kepada kepala desa dan perangkatnya agar menghindari penyalahgunaan anggaran desa. Untuk itu, lanjut Ramah, dirinya akan mewawancarai soal pengelolaan dana desa, program JKN, BPJS, dan BOS. Dengan demikian, bisa diketahui sejauh mana pelayanan dan program tersebut berjalan, apakah terjadi permasalahan atau tidak.

“Kehadiran tim kolaborasi pencegahan korupsi diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Gerakan pencegahan korupsi ini bisa memecahkan dan menyelesaikan masalah secara langsung di Pandeglang,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mendukung aksi kolaborasi KPK bersama Lima Sakti untuk mencegah korupsi di Pandeglang. “Ini upaya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, transparan baik dari tata pengelolaan dan administrasi. Gerakan pencegahan korupsi ini untuk mewujudkan pembangunan lebih baik dan lebih maju,” ujar Irna.

Ia mengatakan, saat ini Pemkab terus berkomitmen untuk memberantas korupsi dan program pembangunan terus dikawal ketat. Apalagi, KPK saat ini tindakannya sudah mengarah pencegahan. “Dengan aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi ini menjadi masukan terkait program pemerintah. Sehingga bisa menjadi regulasi kebijakan lebih baik dalam rangka tata kelola pemerintahan bersih, transparan untuk kemajuan pembangunan,” ucapnya.

Sementara itu, KPK bersama Forum Lima Saksi Anti Korupsi melakukan gerakan pencegahan korupsi di tiga kecamatan, yaitu Kaduhejo, Picung, dan Sumur. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 7-9 September 2018. Aksi pencegahan korupsi diisi dengan survei, sosialisasi, diskusi, dan wawancara soal dana JKN/BPJS, BOS dan pengelolaan dana desa.