Pansel Sekda Banten Terbentuk

SERANG, (KB).- Susunan panitia seleksi (pansel) jabatan Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Banten sudah terbentuk. Namun, pelaksanaan lelang belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu surat keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penjabat Sekda Banten, Ino S Rawita mengatakan, pansel terdiri atas lima orang yang salah satunya adalah pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, ia tidak hafal siapa saja nama-nama anggota pansel. “Saya enggak hafal siapa saja yah. Yang jelas ada dari Jakarta, pejabat Eselon I Kemendagri, usulannya saya lupa juga itu siapa. Kalau ketuanya tetap sekda,” kata eks Penjabat Bupati Lebak ini.

Menurut Ino, ada dua pansel yang akan di-SK-an gubernur, yaitu untuk lelang sekda dan lelang lima jabatan kepala OPD yang saat ini diisi pelaksana tugas (Plt) serta pejabat yang akan pensiun. Lima jabatan tersebut, tiga di antaranya kosong yaitu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sedangkan dua pejabat yang akan pensiun yaitu Kepala Biro Perekonomian Natsir Azis, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nandy Mulya S. “Termasuk pansel untuk jabatan-jabatan yang kosong. Jadi nanti ada dua pansel, itu terpisah,” ujar Ino.

Ino menjelaskan, sebelumnya pengumuman seleksi terbuka (open bidding) sekda dijadwalkan pada 27 Agustus lalu. Namun, beberapa tahapan harus dilalui, salah satunya rekomendasi dari KASN. “Awal itu rencananya tanggal 27, tapi mulur juga. Mungkin persiapannya ya, kan ke Jakarta nya (usulan pejabat Eselon I Kemendagri). Kan harus diinikan (diajukan) ke KASN juga. Kalau lelang sekda kan beda, harus berbentuk proposal, perencanaan yang matang,” tuturnya.

Ia belum memastikan kapan lelang jabatan akan diumumkan. “Belum tau nih. Ya secepatnya, supaya bisa segera terisi. Mudah-mudahan minggu depan. Lebih jelasnya tanya ke Kepala BKD saja,” katanya.

Sementara, Kepala BKD Banten Komarudin belum dapat dikonfirmasi mengenai progres rencana lelang sekda. Saat dihubungi, Komarudin tidak merespon. Sebelumnya, Komarudin mengatakan, semua pejabat Eselon II yang memenuhi syarat berpeluang menjabat sekda. “Tidak seluruh pejabat Eselon II pemprov, karena ada persyaratan pangkat, golongan, dan lain-lainnya sesuai dengan PP No. 11/2017 tentang manajemen ASN,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 107 menyebut bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Sekda Provinsi Banten yang setingkat JPT Madya tersebut, di antaranya memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun, sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun, dan usia paling tinggi 58 tahun.

Bursa calon sekda

Dari data yang dihimpun Kabar Banten, terdapat sepuluh pejabat internal yang memiliki pengalaman jabatan serta golongan IVd dan berusia di bawah 58 tahun. Kesepuluh pejabat itu, yakni Asisten Daerah (Asda) III Samsir yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Engkos Kosasih yang pernah menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).

Kemudian, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Moch. Yanuar yang pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Sosial Nurhanah yang pernah menjabat Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan M. Husni Hasan yang pernah menjabat Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ( DBMTR), Kepala Dinas Pariwisata Eneng Nurcahyati yang pernah menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Agus Tauchid yang pernah menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Palmadi yang sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Opar Sochari yang pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata, dan Sekretaris KPU Banten Septo Kalnadi yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.