Gaji ke-13 dan THR ASN di Kabupaten Pandeglang Tersandera

PANDEGLANG, (KB).- Rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Pandeglang masih tersandera oleh peraturan daerah atau perda.

Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR ASN pasal 35 dan 36 dan pasal 10 ayat 2 menjelaskan tentang teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan perda.

Sedangkan hingga saat ini Pemkab Pandeglang masih kebingungan untuk menyusun perda tersebut. Selain itu, mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke- 13 juga membutuhkan waktu satu bulan.

“Kalau membuat perda paling cepat itu 3 pekan, karena harus melalui nota pengantar terlebih dulu, pemandangan umum fraksi, pembentukan panitia khusus (Pansus). Kemudian pembahasan Pansus dengan eksekutif, jawaban bupati, setelah itu baru finalisasi. Paling cepat 3 minggu,” ujar Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang Ramadani kepada Kabar Banten, Senin (13/5/2019).

Menurut Ramadani, hampir dipastikan proses pencairan THR dan gaji ke-13 ASN baru bisa diberikan setelah lebaran. Kecuali, pemerintah pusat melakukan revisi atas PP tersebut.

“Kemungkinan akan cair setelah lebaran. Sebab, tidak bisa kita bayar sebelum lebaran. Itu hampir dipastikan tidak bisa, kecuali pemerintah pusat melakukan revisi. Sepanjang PP nya tidak direvisi, maka tetap harus memakai payung hukum perda,” ucapnya.

Menurut Ramadani, dalam menyikapi regulasi tersebut, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Pemkab sudah bersurat ke Pemprov Banten untuk mendorong perubahan aturan tata cara pemberian THR dan gaji ke-13. Apalagi tahun lalu pencairannya hanya melalui Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkue).

“Memang kami sudah dorong, termasuk pemprov pun mengajukan surat resmi. Jadi kami dorong lewat provinsi. Informasinya, Kemendagri juga sudah mengusulkan revisi,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ramadani, DPKD sudah menyiapkan anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 ASN, termasuk Tunjangan kinerja (Tukin).

“Anggarannya disiapkan sebesar Rp 49 miliar, masing-masing untuk THR dan gaji ke-13. Selain itu, ditambah Rp 13 miliar untuk tunjangan kinerja. Pemberian THR itu satu kali gaji plus tunjangan. Dicairkannya sebelum lebaran, tapi kalau gaji ke-13 nanti sekitar Juni,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat meminta agar Pemkab berupaya agar THR dan gaji ke-13 bisa dibayarkan sebelum lebaran.

“Pemkab itu harus sering melakukan koordinasi dengan pemprov, kalau bisa dengan pemerintah pusat, sehingga PP tentang THR dan gaji ke-13 tersebut bisa cepat direvisi,” ucapnya.