MK Verifikasi Alat Bukti PHPU Pilpres Secara Berlapis

Hakim MK I Dewa Gede Palguna

JAKARTA-Hakim Mahkamah Konstitusi I Gede Palguna mengatakan pihaknya melakukan verifikasi secara berlapis semua alat bukti perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. Menurut Palguna, semua alat bukti dari para pihak yang masuk ke MK langsung diverifikasi berlapis.

"Jadi ada verifikasi berlapis dari bawah sampai terus kemudian hakim dan panitera membentuk juga masing-masing (tim verifikasi) ada koordinatornya," ujar Palguna di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (13/6/2019).

Setiap alat bukti yang masuk ke MK, kata Palguna, akan diverifikasi oleh satuan tugas (satgas) yang terbagi dalam sejumlah tim. Satgas ini bertugas melakukan verifikasi awal tentang jumlah alat bukti yang diserahkan dan jenis-jenis alat bukti. Setelah itu, hakim MK akan melakukan verifikasi.

"Satgas memeriksa dan melaporkan kepada kami, bahwa pihak ini sudah menyerahkan bukti sekian dan kemudian hakim turun memverifikasi itu. Nah nanti bagaimana hasil verifikasinya, dalam sidang kita sampaikan. Nggak boleh disampaikan sekarang," ungkap dia.

Palguna menegaskan alat bukti yang akan disahkan hakim MK di sidang harus sudah terverifikasi. Hal tersebutlah yang membuat alat bukti baru yang diserahkan para pihak di sidang tidak bisa langsung disahkan karena belum terverifikasi.

"(Alat bukti yang masuk) sudah diverifikasi, kecuali yang nanti diajukan dalam persidangan lagi, makanya itulah sebabnya kalau Anda lihat, kalau bukti baru yang diajukan dalam persidangan tidak bisa langsung disahkan pada saat itu kan, karena kami harus verifikasi dulu," tandas dia.

Lebih lanjut, Palguna mengatakan pihaknya tidak terlalu sulit melakukan verifikasi alat bukti yang diserahkan para pihak. Apalagi, MK sudah terbiasa melakukan verifikasi terhadap alat bukti yang jumlah sangat banyak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Bahkan, kata Palguna, manajemen verifikasi alat bukti sekarang lebih maju dan teliti sehingga setiap alat bukti diketahui jenis, jumlah termasuk waktu penyerahannya ke MK.

"Sebab berapa pun banyaknya itu sejak, bukan hanya kali ini, sejak pemilu tahun 2004 pertama kan kita sudah dengan tumpukan seperti itu. Bahkan itu pertama kali kita menangani sengketa pemilu baik pilpres maupun pileg, berkasnya begitu-begitu juga. Nah manajemennya yang semakin hari semakin bagus," pungkas dia.