Jangan Sia-siakan Dana Rakyat untuk Sektor Nonproduktif

JAKARTA – Pemerintahan Presi­den Joko Widodo (Jokowi) yang men­dapatkan dukungan mayoritas rakyat, diharapkan tidak lagi menyia-nyiakan dana masyarakat, baik yang di perbank­an maupun APBN, untuk sektor non­produktif seperti kredit properti dan im­por pangan serta barang konsumsi.

Pengamat ekonomi politik dari Kaukus Muda Indonesia, Edi Humaidi, mengungkapkan dalam lima tahun ke depan, Presiden Jokowi mesti memilih menteri ekonomi yang hebat dan mampu mengubah paradigma dari ekonomi kon­sumsi menjadi ekonomi produksi.

“Bertahun-tahun kredit perbankan banyak digunakan untuk sektor properti hingga cenderung bubble dan kini out­standing kredit-nya mencapai 900 trili­un rupiah,” papar Edi, ketika dihubungi, Jumat (5/7). (Lihat infografis)

Sedangkan di keuangan negara, lan­jut dia, APBN yang dihimpun dari pajak rakyat tidak mungkin lagi menanggung beban utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam bentuk obligasi rekapitalisasi perbankan.

“Saat ini, utang obligasi rekap sudah menggunung. Dari sekitar 600–700 triliun rupiah saat diterbitkan, kini nilainya men­capai kira-kira 4.500 triliun rupiah. Ini bisa terjadi karena akumulasi bunga berbunga selama belasan tahun,” jelas dia.

Setiap tahun, pajak rakyat yang ter­kumpul dalam APBN harus digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap sekitar 70 triliun. Ironisnya, rakyat ti­dak ikut menikmati utang BLBI tersebut. “Oleh karena itu, pembayaran bunga obligasi rekap mesti dimoratorium, se­tidaknya selama tujuh tahun,” tukas Edi.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah bisa memanfaatkan dana APBN itu un­tuk sektor produktif, seperti untuk mo­dal ekonomi perdesaan, bukan untuk subsidi bank yang langgar aturan se­hingga gagal karena abusement, dan melahirkan skandal BLBI.

“Belanja modal yang tidak produktif diubah jadi produktif. Dari kredit bub­ble properti ke pertanian dan sektor riil yang menghasilkan pangan,” kata dia.

Dengan demikian, imbuh Edi, kon­sumsi pangan rakyat tidak lagi impor, tapi dari produksi nasional petani sen­diri. Ini bisa menjadi sumber penghasil­an dan kenaikan taraf hidup rakyat pe­tani yang hampir mencapai 70 juta jiwa.

“Intinya, pemerintahan Pak Jokowi harus mampu menghapus impor pa­ngan yang nilainya berkisar 12–15 mi­liar dollar AS setahun. Jangan habiskan devisa hanya untuk urusan perut. Dana sebesar itu akan sangat dahsyat dam­paknya jika digunakan untuk modal pertanian pangan kita. Jika untuk impor pangan, yang menikmati petani negara eksportir,” tukas dia.

Selain itu, lanjut Edi, APBN juga se­mestinya diarahkan untuk industri sub­stitusi impor barang-barang konsum­si yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. “Kebergantungan pada impor sudah parah. Bahkan, hampir 90 persen barang di e-commerce berasal dari impor,” tutur dia.

Butuh Terobosan

Pakar Politik dari Universitas Brawi­jaya, Wawan Sobari, mengemukakan kabinet Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya perlu diisi oleh menteri-menteri yang tidak hanya ter­baik dan hebat, tapi juga berani melaku­kan terobosan. Sebab, beban pemerin­tahan ke depan sangat berat.

“Bagaimanapun dalam politik, go­vernment formation pascapemilu perlu diperhatikan karena selama ini salah satu tujuan koalisi adalah untuk memba­ngun stabilitas pemerintahan,” jelas dia.

Akan tetapi, lanjut Wawan, dengan beban negara saat ini, terutama triple deficit, yakni defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit anggaran, ditambah dengan utang, maka tujuan itu menjadi tidak lagi menjadi relevan.

“Yang perlu diutamakan sekarang ada­lah efektivitas pemerintahan, mengingat waktu yang ada hanya lima tahun. Maka perlu kabinet yang inovatif. Artinya, butuh terobosan terhadap berbagai persoalan ekonomi dan kemiskinan ini. Perlu men­teri yang berani memutus hambatan-hambatan yang ada,” papar dia.

Meski begitu, Wawan juga menyadari bahwa sangat sulit untuk membalik ber­bagai defisit itu menjadi surplus, namun para pembantu Presiden di tim ekonomi setidaknya bisa mengurangi defisit itu.

“Perlu menteri yang disiplin dan kon­sisten dengan rencana pembangunan. Berani melarang ekspor komoditas mentah, karena nilai tambahnya akan lebih tinggi jika dilakukan hilirisasi. Be­gitu juga dengan kebijakan pertanian dan lain-lain yang bisa mendukung sub­titusi impor,” tutur dia. YK/SB/WP