Penurunan Bunga Berpotensi Makin Gerus Rupiah

JAKARTA – Penurunan bunga acuan Bank Indonesia (BI) dinilai akan menurunkan im­bal hasil (yield) aset investasi dalam rupiah. Ini berpeluang memicu pelarian modal atau capi­tal outflow yang lebih deras sehingga menim­bulkan depresiasi nilai tukar rupiah.

Selain itu, di tengah-tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global akibat pe­rang dagang yang mengarah pada ancaman resesi dunia, rupiah juga rentan terhadap aksi jual. Sentimen negatif itu dipicu oleh peristiwa yang dapat menyebabkan penghindaran aset berisiko global, apalagi mengingat porsi kepe­milikan asing yang tinggi dalam obligasi peme­rintah RI, yakni sekitar 40 persen.

Sementara itu, pada perdagangan di pasar spot, Jumat (23/8), kurs rupiah ditutup menguat 24 poin (0,17 persen) dari penutupan hari se­belumnya, menjadi 14.215 rupiah per dollar AS. Posisi terkuat rupiah pada tahun ini di level 13.920 rupiah per dollar AS pada 6 Februari dan 15 Juli, sedangkan level terlemahnya di tingkat 14.525 rupiah per dollar AS pada 22 Mei.

Pelaku pasar mengatakan penguatan rupiah kemarin terjadi menjelang akhir perdagangan setelah hampir sepanjang hari tertekan.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka, Ibra­him, menilai penguatan rupiah itu tidak terlalu signifikan, terdorong oleh sentimen sesaat pe­nurunan bunga acuan BI. Akan tetapi, menurut dia, tidak bisa dimungkiri bahwa ke depan, pe­nurunan suku bunga acuan bakal menurunkan yield sehingga menyurutkan minat investor ter­hadap mata uang RI itu.

“Apalagi dengan situasi yang penuh keti­dakpastian, bahkan ada ancaman resesi. Pe­laku pasar lebih memilih selamatkan diri ma­sing-masing,” jelas dia, di Jakarta, Jumat.

Ibrahim menambahkan sikap pelaku pasar itu tidak terlepas dari perkembangan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kabar terakhir, Juru Bicara Kemen­terian Perdagangan Tiongkok menyatakan akan mengambil tindakan balasan yang sesuai jika AS dengan keras berpegang teguh pada caranya sendiri.

Sebelumnya dikabarkan, BI memutus­kan untuk menurunkan suku bunga acuan, BI-7 day Reverse Repo Rate, sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan penurunan suku bunga tersebut dilakukan untuk mendorong pertum­buhan ekonomi domestik.

“Ini adalah langkah pre-emptive terhadap dampak dari perlambatan ekonomi dunia dan sekaligus sebagai sinergi kami dengan peme­rintah untuk menjaga momentum pertumbuh­an ekonomi,” kata Perry, Kamis (22/8).

Menanggapi kebijakan bank sentral itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berjanji me­lakukan harmonisasi dari kebijakan pelong­garan moneter dengan kebijakan fiskal. Tu­juannya, agar penurunan suku bunga acuan benar-benar berperan dalam pertumbuhan ekonomi RI.

“Policy (kebijakan) yang sudah dilakukan oleh BI akan kami sinkronkan dengan peme­rintah, baik fiskal ke depan maupun yang seka­rang,” tutur Sri Mulyani di Jakarta, Jumat.

Kehilangan Amunisi

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengemukakan penurunan bunga acuan BI yang diikuti depre­siasi rupiah bakal menambah beban utang luar negeri pemerintah maupun BUMN.

“Perusahaan yang mendapatkan pendapat­an dalam rupiah akan makin tertekan yang pada gilirannya justru merugikan rakyat karena har­ga-harga akan terancam dinaikkan,” papar dia.

Menurut Salamuddin, apabila penurunan bu­nga acuan diniatkan untuk menggenjot sektor riil dengan harapan suku bunga kredit bank turun, selama ini kenyataannya justru tidak seperti itu.

“Bank tidak merespons suku bunga acuan BI karena bank-bank nasional berutang dalam dollar ke pihak internasional. Padahal penda­patan mereka dalam rupiah,” ungkap dia.

Dia memaparkan dana murah selama be­lasan tahun oleh perbankan disalahalokasikan pada sektor nonproduktif, seperti kredit properti dan konsumsi. Akibatnya, saat resesi dunia, In­donesia kehilangan alat dan amunisi untuk mengangkat kegiatan ekonomi sektor produktif, seperti manufaktur dan pertanian pangan.

“Untuk menggenjot sektor riil, penurunan suku bunga acuan mesti dibarengi dengan paket penurunan pajak dan memperbaiki struktur biaya energi yang membenani dunia usaha,” tukas Salamuddin