SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan masih melakukan
pendalaman terkait adanya pihak yang melontarkan kata rasis kepada
mahasiswa Papua di Surabaya sesuai dengan instruksi Presiden Joko
Widodo.
“Iya pasti ada pemeriksaan lanjutan, karena ini sesuai perintah
Presiden. Kapolri juga memerintahkan terkait rasisme harus dituntaskan,”
kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera di Surabaya,
Jumat (23/8).
Barung menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu untuk menindak
siapapun pihak yang melakukan rasis yang mengakibatkan adanya
kerusuhan di Papua.
“Siapapun juga, mau TNI, Polri, mahasiswa. Apalagi OKP (organisasi kepemudaan) akan ditindak tegas,” ucapnya.
Mengenai sejauh mana penyidikannya, Barung menyebut pihaknya telah
memeriksa lima korlap dari ormas Surabaya yang sempat mendatangi Asrama
Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya.
Barung mengungkapkan, pemeriksaan ini dilakukan di Polrestabes
Surabaya dan salah satu yang diperiksa yakni Tri Susanti. Namun, hasil
pemeriksaannya masih diproses. “Betul, termasuk Susi pemeriksaannya
di Polrestabes. Belum ada hasilnya, masih baru pemeriksaannya kok,”
kata Barung.
Sementara mengenai pemeriksaan oknum TNI yang terlibat, Barung mengatakan proses ini masih dilakukan pihak Kodam V/Brawijaya.
Hingga kini, Polrestabes Surabaya baru memanggil lima petinggi
organisasi masyarakat (ormas) yang sempat ikut serta mengepung asrama.
Lima orang saksi yang akan dipanggil pada Sabtu 24 Agustus 2019 itu
yakni Susi Rohmadi (FKPPI), DJ Arifin (Sekber Benteng NKRI), Drs Arukat
Djaswadi (Sekber Benteng NKRI), Basuki (Pemuda Pancasila), Agus
Fachrudin alias Gus Din (Wali Laskar Pembela Islam Surabaya).
Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua Barat melakukan investigasi
untuk mencari pelaku dan provokator pembakaran Gedung Sekretariat
Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat pada Senin (19/8).
“Kami melakukan penyelidikan dan penyidikan karena dalam unjuk rasa
kemudian terjadi tindak pidana, seperti pembakaran, penjarahan, dan
pengrusakan,” ujar Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak,
di Manokwari, Jumat.
Selain Gedung Sekretariat MRP Papua Barat, kantor Dinas
Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Papua Barat yang berada dalam satu
atap dengan Gedung MRP pun jadi sasaran amuk massa.
Masih Diblokir
Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Ferdinandus Setu, mengatakan pemblokiran data internet
pada layanan operator seluler di Papua dan Papua Barat masih berlanjut
hingga Jumat, sampai situasi serta kondisi di dua wilayah tersebut
benar-benar normal.
“Masyarakat di Papua dan Papua Barat tetap bisa berkomunikasi dengan
menggunakan layanan panggilan telepon dan layanan pesan singkat/ SMS,”
katanya. Ant/fdl/AR-2
0 comments:
Post a Comment