Presiden Jokowi Minta Kementerian ATR dan BPN Percepat Penyelesaian Sengketa Tanah

Presiden Joko Widodo

JAKARTA-Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional segera menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di lingkungan masyarakat. Jokowi menyebut, dari laporan yang dikantonginya sengketa tanah masih terjadi baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN maupun rakyat dengan pemerintah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan sengketa tanah antara rakyat dengan PT Perkebunan Nusantara yang masih terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

"Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja tapi hampir di semua kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya. Saya minta diselesaikan, diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan," tegas Jokowi dalam rapat terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta, Jumat

Jokowi juga mengingatkan mengenai penggunaan konsesi lahan. Dia menekankan BUMN maupun swasta harus memberikan konsesi lahan kepada masyarakat yang telah lama menetap di sekitar kawasan tersebut.

Jika BUMN maupun swasta menolak menyerahkan konsesi lahan kepada masyarakat, Jokowi meminta kementerian atau lembaga terkait segera mengambil sikap.

"Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini cabut suruh konsesinya tegas tegas," kata dia.

Mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional harus memperhatikan implementasi kebijakan satu peta. Program sertifikasi tanah untuk rakyat juga diminta agar terus dilanjutkan.

"Program sertifikasi tanah untuk rakyat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dari 5 juta, tujuh juta, kita harapkan di 2024 2025 sertifikat di seluruh tanah air akan selesai semuanya," ujar Jokowi.

Dalam rapat terbatas kali ini, sejumlah menteri Kabinet Kerja hadir. Mereka di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.