641,42 Ribu Warga Banten Masih Miskin

SERANG – Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2019 lalu, masih ada 641,42 ribu orang miskin di Banten. Susenas yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan jumlah sampel 1.690 rumah tangga.

Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 71,61 persen. Lima komoditas makanan yang paling memengaruhi  garis kemiskinan, yakni beras, rokok kretek filter, roti, telur ayam ras, daging ayam ras, serta mi instan

Hal itu disampaikan Kepala BPS Banten Adhi Wiriana saat rilis angka kemiskinan di Banten di kantor BPS Provinsi Banten, KP3B, kemarin.

Adhi menyampaikan, angka kemiskinan di Tanah Jawara ini mengalami penurunan 0,15 poin dibandingkan periode sebelumnya (Maret 2019) yang sebesar 5,09 persen. Hal itu sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin 13,04 ribu orang dari 654,46 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 641,42 ribu orang pada September 2019.

Dari delapan kabupaten kota di Banten, angka kemiskinan paling banyak di Kabupaten Lebak. “Kalau paling rendah di Kota Tangsel,” ujar Adhi, Kamis (15/1).

Adhi mengatakan, peranan komoditas non-makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan, yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Meskipun angka kemiskinan yang dirilis BPS kemarin mengalami penurunan, tetapi garis kemiskinan justru mengalami kenaikan. Selama periode Maret-September 2019, garis kemiskinan naik sebesar 4,83 persen, yaitu dari Rp462.726 pada Maret menjadi Rp485.096 per kapita per bulan pada September 2019.

Penduduk yang dinyatakan miskin, yakni yang berada di bawah garis kemiskinan. Yaitu, yang memiliki pendapatan di bawah Rp485.096 per kapita per bulan. “Angka kemiskinan ini kemiskinan makro yang hanya memiliki satu kriteria, yakni mengacu pada garis kemiskinan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan selama Maret sampai September 2019 terjadi tidak hanya di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,12 menjadi 4,00 dan persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 7,49 menjadi 7,31.

Adhi menjelaskan, beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain laju pertumbuhan ekonomi triwulan III 2019 sebesar 5,41 persen yang sedikit lebih rendah dibandingkan pada triwulan I sebesar 5,42 persen. Selain itu, nilai tukar petani pada September 2019 sebesar 102,11 lebih tinggi dibanding Maret 2019 sebesar 100,14.

“Upah nominal buruh tani per hari pada September naik sebesar 1,25 persen dibandingkan Maret. Yaitu, dari Rp63.080 menjadi Rp63.871,” paparnya.

Kata dia, angka kemiskinan tidak selamanya berkorelasi dengan angka pengangguran terbuka. Seperti diketahui, BPS juga pernah merilis angka pengangguran di Banten pada periode Agustus 2019 merupakan yang paling tinggi se-Indonesia, yakni sebesar 8,11 persen atau 490,8 ribu warga Banten menganggur.

Adhi menjelaskan, warga yang menganggur belum tentu miskin karena asetnya banyak. Sebaliknya, orang yang bekerja bisa saja miskin karena pendapatan per kapitanya di bawah garis kemiskinan. “Apalagi kalau melihat angka pengangguran, pendidikannya tinggi. Sedangkan angka kemiskinan, rata-rata pendidikannya SD,” tuturnya.

Melihat peranan komoditas makanan sangat memengaruhi angka kemiskinan, Adhi berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan bantuan dalam bentuk makanan seperti rastra. Selain itu, adanya bencana yang terjadi di Kabupaten Lebak juga diperkirakan akan memengaruhi angka kemiskinan di daerah tersebut.

“Bisa saja naik karena rumah mereka hancur, mereka tak punya lagi pekerjaan,” terangnya.

Namun, bisa saja kondisi daerah tersebut semakin baik apabila banyaknya bantuan dan donatur ke daerah tersebut.

Ia juga menguraikan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten mengalami penurunan. yakni 0,361 atau turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan Maret 2019 sebesar 0,365.

“Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” tuturnya.