Kemhan Diminta Perbanyak Armada Laut di Natuna

 

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta memperbanyak armada kapal laut dari TNI AL untuk mengamankan wilayah perairan, khususnya di Natuna Utara. Perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang terkait persoalan di Natuna, setelah kapal Tiongkok balik ke wilayah tersebut.

“Kami akan mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada karena dengan wilayah yang begitu luas, perlu penambahan kapal laut,” kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

Dasco mengatakan berdasarkan informasi yang diperolehnya, persoalan pertahanan laut Indonesia karena terbatasnya kapal. Namun, semangat juang prajurit TNI AL tidak akan surut untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia.

“Kalau soal penambahan anggaran (Kemhan), harus dibicarakan dengan teman-teman di Badan Anggaran (Banggar). Kalau saya pribadi, prinsipnya mendukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita,” ujarnya.

Pemerintah perlu memikirkan langkah lebih tegas, baik dalam tindakan diplomasi maupun strategi khusus yang kelihatannya sedang dipersiapkan Menteri KKP dalam rangka mengatasi masalah itu. Dasco mengatakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan diam dan akan bekerja menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencari solusi persoalan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Hadirkan Nelayan

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu menghadirkan nelayan Indonesia di perairan Natuna guna menjawab kehadiran nelayan Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. “Saya usul, kehadiran nelayan kita di sana. Jangan kita kemudian kalah,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto mengingatkan dalam dunia internasional, hukum bisa saja diabaikan. Yang dikedepankan seringkali adalah kehadiran fisik. Kejadian yang sering terjadi, penangkapan ikan ilegal oleh Tiongkok di ZEE Indonesia terjadi di titik yang sama berulang kali. Kemungkinan besar Tiongkok sengaja ingin menghadirkan nelayannya secara fisik terus menerus di sana.

Dia mengatakan mungkin saja Tiongkok sengaja menghadirkan nelayannya di sana dengan cara memberikan subsidi kepada nelayannya demi tujuan menguasai wilayah secara efektif. “Pertanyaannya kehadiran nelayan kita di sana diberikan subsidi atau tidak. Tanpa subsidi nelayan akan berpikir bisnis, dan mereka berpikir untuk apa hadir di sana,” ujar Hikmahanto.

Lebih jauh Hikmahanto mengatakan selain menghadirkan nelayan di perairan Natuna, Indonesia perlu juga melakukan back door diplomacy atau diplomasi di balik pintu. Diplomasi tersebut tidak dilalukan diplomat melainkan tokoh bangsa yang memiliki akses untuk berbicara dengan Tiongkok.

“Paling tidak tokoh itu bisa mengatakan kepada Tiongkok bahwa Indonesia tidak akan bisa membendung sentimen publik Indonesia terhadap negara Tiongkok apabila hal ini terus terjadi,” jelas Hikmahanto