TANGSEL – Pembahasan pemerintah pusat terkait
penghapusan tenaga honorer memicu banyak kontroversi, terutama dari
daerah-daerah yang dikira masih membutuhkan banyak tenaga honorer.
Diketahui, kebijakan tersebut bersumber dari Kementerian PAN-RB, dan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sepakat untuk secara bertahap
menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.
Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di
ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Senin (20/1/2020) lalu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu
dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar
undang-undang. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status
kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.
“Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih
mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita
tidak tahu,” kata Arif dalam sidang tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin
Rachmy Diany belum bisa berkata banyak. Namun dirinya akan
memperjuangkan para tenaga honorer tersebut.
Menurut Airin, pada saat dirinya pertamakali menjadi walikota, di
Tangsel terdapat moratorium tidak boleh ada penerimaan PNS. Sehingga
yang membantu Tangsel berdiri itu, kata dia, adalah tenaga honorer bukan
ASN.
“Nah kemarin kan ada solusi buat PPPK dan yang lainnya. Pada intinya
bahwa regulasi itu dibuat untuk bisa menghasilkan ASN yang memiliki
kompetensi dan profesionalitas. Makanya, nanti kita akan diskusikan,
kita bahas lagi seperti apa sih sebetulnya penghapusan honorer dan
pengangkatan PPPK kan pasti ada tes yang harus dijalani. Nanti kita
lihat lagi deh turunannya seperti apa,” ungkap Airin kepada wartawan di
Puspemkot Tangsel, Jumat (24/1/2020).
Menurut Airin, Tenaga honorer di Tangsel saat ini masih sangat
dibutuhkan. Sementara untuk gajinya, lanjut dia, selama ini ditanggung
oleh APBD dan tidak membebani APBN.
“Kan Tangsel masih butuh pegawai. Jadi saya khawatir kalau misalkan
dihilangkan ga ada yang bantuin saya. Makannya Ini pasti akan kita
pikirkan,” ujarnya.
Walikota dua periode itu juga meminta kepada para honorer, agar tetap
meningkatkan profesionalitas, kompetensi, dan kemampuan, serta
menunjukan walaupun honorer tidak kalah baiknya secara kualitas
dibandingkan dengan ASN.
“Pasti saya akan perjuangkan. Karena saya tahu persih bahwa Tangsel
memang butuh, karena sebagai daerah baru, pernah moratorium, dan pada
saat dibuka pendaftaraan CPNS pun sangat terbatas. Kalau ga ada mereka
gimana mau kita kerja,” tutupnya.
0 comments:
Post a Comment