Penelitian IPB: Kemitraan Jadi Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melaporkan hasil kajian terkait dengan tingkat kesejahteraan petani tembakau di Indonesia. Dari hasil survei ditemukan petani yang bergabung dalam kemitraan memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibanding non-mitra.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Nunung Nuryartono menjelaskan penelitian kali ini dilakukan di Kabupaten Rembang, Wonogiri, Jember, dan Jombang. Di mana pemilihan empat kabupaten ini mewakili gambaran usaha tani tembakau di dua provinsi utama penghasil tembakau nasional yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan pangsa produksi kedua provinsi tersebut mencapai 72,3 persen dari produksi tembakau nasional.

"Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai skema kemitraan serta menuai pelajaran dari keberhasilan tersebut untuk kami rumuskan sebagai rekomendasi skema kemitraan kepada pemerintah," ujar dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (17/1).

Dalam penelitiannya, IPB merekomendasikan terkait kriteria kemitraan yang berkelanjutan (sustainability) dengan beberapa syarat. Pertama hak dan kewajiban dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Kedua, transparansi dalam penetapan harga produk yang dikaitkan dengan kualitas. Ketiga loyalitas petani mitra (inti dan plasma) dalam memasarkan produk ke perusahaan mitra dan keempat saling percaya antara sesama pelaku kemitraan.

Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan ialah, hasil analisis usaha tani menunjukkan bahwa kemitraan memengaruhi secara positif produktivitas petani mitra. Sehingga kemitraan harus didorong untuk meningkatkan pertanian tembakau. Di mana, stabilitas harga tembakau juga berperan dalam peningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Asisten Deputi Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian, Yuli Sri Wilanti pun mengapresiasi hasil penelitaian IPB yang dianggap sudah cukup baik dalam pola intiplasma. Menurutnya, kerjasama dari sisi benefit diperlukan dari sisi perusahaan, juga ada kepastian suplai produk. Dari sisi petani ada kepastian pasar, sehingga ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

"Kalau melakukan kemitraan dan ke depan ada MoU, maka petani punya kepastian Pasti akan memberikan keuntungan produktivitas lebih tinggi. karena kalau bicara industri perusahan melakukan landasan kerjasama yang sesuai, petani juga dilakukan pendampingan supaya prioduksinya sesuai dengan diinginkan industri," jelas dia.

"Prinsip utamanya bagaimana menciptakan kemitraan yang sustainable, sehingga perlu pengikat lebih kuat antara petani dan mitranya," sambung dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana mengakui persoalan industri hasil tembakau dalam isu kemitraan memang harusnya di dorong oleh kemudahan regulasi. Mengingat selama ini regulasi terhadap industri tembakau masih sangat rumit.

"Peta jalan mau kemana terkait dengan tembakau, ini pertanyaan kami. Beberapa proses penyusunan kebijakan di sektor lain menganut pola mirip terjadi di IHT. Ketika produk perkebunan memiliki kotribusi besar pada PDB maka banyak regulasi muncul di situ, kalau tidak berkontribusi besar tidak ada regulasi di situ," ujarnya.