Penyelenggara Pemilu DPR Minta KPU Menjaga Integritas

 

RAPAT DENGAR PENDAPAT | Ketua KPU Arief Budiman (kedua dari kiri), Plt Ketua DKPP Muhammad (ketiga dari kiri), dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

JAKARTA - Komisi II DPR meminta para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menjaga integritas dalam memperisapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan setelah Komisioner KPU Wahyu Setiawan tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga membuat kepercayaan publik menurun.

“Menjadi keperihatinan kita semua pristiwa yang menimpa anggota KPU. Pada dasarnya kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kredibilitas KPU,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP), di Ruang Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (14/1).

Doli menilai KPU, DKPP, dan Bawaslu itu kan lembaga hulu yang memproses dan mengahasilkan pejabat publik. Jadi ini harus dijaga integritasnya dan kridibilitasnya. Kalau misalkan di hulunya saja ini sudah terkena hal negatif, bagaimana nanti proses di hilirnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain meminta penjelasan progres KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai Pilkada serentak di tahun ini, Komisi II juga meminta penjelasan dari KPU terkati komisionernya yang tertangkap KPK. Sebab dikhawatirkan kalau tidak cepat diklarifikasi kepercayaan publik terhadap KPU akan jatuh. Jika sudah begitu akan berdampak pada ketidakpercayaan terhadap Pilkada dan membuat partisipasi pemilih semakin menurun.

Penjelasan Tertulis

Oleh karena itu, Doli meminta institusi yang berkaitan dengan masalah tersebut agar memastikan diri untuk melakukan instrospeksi. DPR akan meminta penjelasan kasus tersebut secara tertulis kepada KPU serta segera mengajukan nama komisioner yang baru nanti agar proses persiapan Pilkada serentak tidak terganggu dalam pelaksanaannya.

“Mekanismenya kan sebenarnya mereka diangkat oleh presiden. Jadi yang berhak mengangkat dan memberhentikan itu presiden. Makannya KPU harus segera melaporkan penggantinya. Kalau DPR dilibatkan dalam proses seleksi saja. Kesimpulan adalah Komisi II berkomitmen untuk mengambil langkah antisipatif. Proses seleksi ke depan dipastikan bisa menghasilkan penyelenggara pemilu yang lebih berintegritas,” jelas Doli.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengungkapkan, KPU harus kembali memunculkan integritasnya di hadapan publik. Dengan cara KPU harus mendukung penuh penegakan hukum yang tengah berlangsung. Segera lakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) agar kursi kekosongan komisioner KPU segera terisi. Terakhir, harus ada Standar Oprasional Prosedur (SOP) jelas yang terkait dengan komunikasi dengan pihak ketiga, baik bagi KPU maupun KPU daerah.