 |
| Presiden Jokowi mencanangkan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). |
Jakarta- Presiden Joko Widodo mencanangkan pelaksanaan Sensus
Penduduk 2020 dengan beberapa perubahan metode untuk menghasilkan satu
data akurat yang akan menjadi basis data kebijakan efektif untuk
pembangunan.
"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Presiden mengatakan saat ini data adalah komoditas penting pembangunan.
Ia menganalogikan data dengan komoditas strategis dunia yang paling dibutuhkan berbagai negara, yakni minyak.
Saat ini, ujar dia, data adalah komoditas penting dan bahkan lebih penting dari minyak.
"Saya sering menelepon langsung kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," kata Kepala Negara.
Jokowi mengatakan saat ini jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa yang akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada 2045. Dengan penduduk sebanyak itu, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.
Presiden menjelaskan ada dua metode baru pada sensus penduduk tahun ini, yakni penggunaan data dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai data dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan dan metode pendataan mandiri secara daring pada Februari hingga 30 Maret 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sensus penduduk yang ketujuh pada 2020. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu bakal berbeda dengan pelaksanaan sensus pada tahun-tahun sebelumnya.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pada tahun ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.
Data dasar yang digunakan adalah data adminduk sebagai data dasar menghasilkan satu data kependudukan
Ada 54 negara yang akan melakukan sensus penduduk pada 2020. Tema sensus penduduk tahun ini "Mencatat Indoneaia Menuju Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju".
"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Presiden mengatakan saat ini data adalah komoditas penting pembangunan.
Ia menganalogikan data dengan komoditas strategis dunia yang paling dibutuhkan berbagai negara, yakni minyak.
Saat ini, ujar dia, data adalah komoditas penting dan bahkan lebih penting dari minyak.
"Saya sering menelepon langsung kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," kata Kepala Negara.
Jokowi mengatakan saat ini jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa yang akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada 2045. Dengan penduduk sebanyak itu, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.
Presiden menjelaskan ada dua metode baru pada sensus penduduk tahun ini, yakni penggunaan data dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai data dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan dan metode pendataan mandiri secara daring pada Februari hingga 30 Maret 2020.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sensus penduduk yang ketujuh pada 2020. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu bakal berbeda dengan pelaksanaan sensus pada tahun-tahun sebelumnya.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pada tahun ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.
Data dasar yang digunakan adalah data adminduk sebagai data dasar menghasilkan satu data kependudukan
Ada 54 negara yang akan melakukan sensus penduduk pada 2020. Tema sensus penduduk tahun ini "Mencatat Indoneaia Menuju Satu Data Kependudukan untuk Indonesia Maju".
0 comments:
Post a Comment