Presiden Minta Kemudahan Berbisnis RI Naik ke Posisi 40

JAKARTA – Presiden Joko Widodo ingin tingkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Indo­nesia meningkat signifikan dengan per­baikan pada beberapa indikator yang selama ini dinilai masih kurang efisien.

“Kita tahu posisi kita di peringkat 73 meskipun kalau kita lihat dari 2014 ber­ada di posisi 120, sebuah lompatan yang baik, tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40,” kata Presiden saat memimpin rapat terbatas bertema Akse­lerasi Peningkatan Peringkat Kemudah­an Berusaha, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2).

Kepala Negara memerintahkan para menteri untuk mengakselerasi pering­kat EODB Indonesia maka beberapa hal harus dibenahi. “Pertama fokus mem­perbaiki indikator yang masih berada di posisi di atas 100 dan indikator yang justru naik peringkat,” katanya.

Menurut Presiden, ada empat kom­ponen yang berada pada peringkat di atas 100, yakni memulai usaha (starting a business) yang peringkatnya masih di 140, kemudian perizinan mendirikan bangunan (dealing with construction permit) masih di posisi 110.

Selanjutnya, pendaftaran properti (registering property) yang justru naik ke level 106, kemudian perdagangan lintas negara (trading across border) yang stag­nan pada posisi 116.

“Dan juga dua komponen yang di ba­wah 100, tapi justru naik lagi dari 44 ke- 48, ini getting credit (akses kredit) dari 44 ke 48. Kemudian, masalah yang ber­kaitan dengan resolving insolvency (pe­nyelesaian perkara kepailitan) dari 36 ke 38. Sudah 36 kok naik lagi, ini berkaitan dengan kebangkrutan,” katanya.

Diketahui, Bank Dunia setiap ta­hun mengeluarkan laporan tentang kemudahan berbisnis 190 negara ber­dasarkan 10 indikator (lihat infografis). Apabila Indonesia naik peringkat ke- 40, posisinya akan menggusur Vietnam yang berada di peringkat 69, Brunei Darussalam peringkat 55, Tiongkok pe­ringkat 46, dan mendekati Jepang yang berada di peringkat 39.

Secara khusus, Presiden meminta prosedur yang ruwet saat akan memulai usaha dan pengurusan yang memakan waktu di Indonesia itu segera dibenahi agar lebih efisien. Dia mencontohkan, terkait waktu memulai usaha di Indone­sia membutuhkan 11 prosedur dan wak­tunya 13 hari.

“Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok prosedurnya hanya 4, waktu­nya hanya 9 hari. Artinya, kita harus le­bih baik dari mereka,” jelas Jokowi.

Selain itu, dia juga meminta agar ke­mudahan berusaha tidak hanya dituju­kan untuk pelaku menengah dan be­sar, tetapi juga diutamakan bagi pelaku usaha mikro usaha kecil (UMKM).

Sulit Memulai Usaha

Dihubungi terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Fi­nance (Indef), Agus Herta Sumarto, me­ngatakan ada beberapa masalah utama yang menjadi perhatian investor untuk berbisnis di Indonesia, yaitu pelaksana­an kontrak dan sulitnya ketika memulai bisnis. Padahal, kedua masalah tersebut erat kaitanya dentan regulasi.

“Masalah regulasi ini hampir selalu menjadi masalah utama yang berulang dalam EODB, seperti tumpang tindih per­aturan, tidak sinkronnya antara regulasi di tingkat pusat dan regulasi tingkat dae­rah, dan implementasi peraturan yang se­ring kali tidak konsisten,” ujar Agus.

Agus mengatakan rencana pemerin­tah menciptakan Undang-Undang Om­nibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan sebenarnya menjadi momentum dalam memperbaiki dan meningkatkan pe­ringkat Indonesia ke posisi 40,.

Sementara itu, Japan External Trade Organization (Jetro) mengemukakan survei bahwa produktivitas pekerja di Indonesia tidak selaras dengan upah minimum regional.

“Lebih dari 50 persen merasa upah dan produktivitas di Indonesia tidak sesuai, kenaikan upah dinilai sangat tinggi,” ujar Direktur Senior Jetro Jakar­ta, Wataru Ueno.

Berdasarkan survei Jetro, hanya 23,7 persen perusahaan yang menilai upah minimum regional di Tanah Air sesuai dengan produktivitas pekerja di Indo­nesia, adapun 55,8 persen menilai tidak sesuai, dan 20,4 persen tidak tahu. Ting­kat kepuasan perusahaan Jepang itu masih di bawah rata-rata Asean. fdl/uyo/ers/AR-2