Tingkatkan Belanja Negara untuk Sektor Produktif

JAKARTA – Pemerintah terus mendulang utang untuk memenuhi target pembiayaan da­lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Rencananya, pada Selasa (18/2), dibuka lelang Surat Utang Negara (SUN) de­ngan target maksimal 22,5 triliun rupiah.

Hingga Desember 2019, jumlah utang pe­merintah telah mencapai 4.778,6 triliun ru­piah. Utang ini terdiri dari Surat Berharga Ne­gara (SBN) sebanyak 4.014,8 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 763,8 triliun rupiah (lihat infografis).

Peneliti ekonomi Indef, Riza A Pujarama, me­ngatakan pemerintah mesti memastikan utang yang digunakan untuk belanja negara dapat menstimulus perekonomian domestik. “Caranya, meningkatkan belanja di sektor riil yang produk­tif. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi do­mestik ditopang oleh konsumsi. Jadi, kalau mau pertumbuhan stabil, harus menjaga konsumsi masyarakat. Dengan menstimulus sektor riil pro­duktif diharapkan dapat menjaga daya beli,” kata­nya saat dihubungi, Minggu (16/2).

Dikabarkan sebelumnya, sebagian besar atau sekitar 75 persen utang pemerintah, yang kini mencapai 4.778,6 triliun rupiah, berasal dari akumulasi beban bunga di atas bunga penerbitan obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) selama 19 tahun terakhir. Selama ini, bunga utang tersebut dibayar dengan penerbitan SBN yang juga berbunga tiap tahun.

Menurut Riza, pemerintah perlu mengerem utang agar tidak terlena. Untuk itu, guna me­menuhi kebutuhan belanja di APBN 2020 maka pendapatan pajak mesti dinaikkan. “Namun, pendapatan pajak dalam beberapa tahun ter­akhir selalu tak capai target. Kondisi inilah yang menyebabkan ABPN selalu defisit,” jelasnya.

Riza mengatakan defisit APBN juga ber­asal biaya bunga utang. “Jadi, pemerintah cari utang untuk belanja negara dan membayar bunga utang. Sebenarnya, pemerintah perlu membuat anggaran belanja yang lebih realis­tis terhadap pendapatan pajak agar tidak selalu defisit, sehingga utang dapat ditekan perkem­bangannya,” ujarnya.

Riza menambahkan, penggunaan utang juga mesti diarahkan untuk menstimulus eko­nomi. “Namun, dilihat dari struktur belanja pe­merintah pusat pada APBN belum terlihat ke arah sana. Belanja modal porsinya mengecil. Belanja pegawai dan belanja bunga utang terus meningkat porsinya,” papar dia.

Menurut Riza, untuk memperkuat ekonomi domestik dengan mendorong usaha menengah, kecil, dan mikro. “UMKM dapat membantu menopang ekonomi. Namun, perlu dibarengi juga dengan upaya perbaikan industri manufak­tur dalam negeri yang terus turun,” ujarnya.

Sementara itu, ekonom senior, Rizal Ramli, menilai anggaran pembayaran bunga utang tahun 2020 mencapai 295 triliun rupiah dan pembayaran pokok utang 351 triliun rupiah. “Total pokok dan bunga utang 646 trilliun ru­piah, lebih besar dari anggaran pendidikan dan infrastruktur,” katanya.

Mesti Dinikmati Rakyat

Pakar ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan pemerintah harus memiliki indikator produktivitas utang.

“Tanpa ukuran produktivitas yang jelas, di­khawatirkan utang tersebut justru menjadi be­ban pada waktu mendatang,” katanya.

Menurutnya, kalau rasio utang terhadap pro­duk domestik bruto masih di bawah tiga persen masih bisa diterima. Tapi, kalau utang dibelan­jakan untuk yang bersifat konsumsi dan subsidi malah akan menekan pertumbuhan. “Utang itu untuk menggerakkan perekonomian,” ujarnya.

Munawar menjelaskan, ukuran produktivi­tas itu terkait dengan penggunaan utang. Mi­salnya, pembangunan infrastruktur yang dibi­aya dari utang itu berdampak pada masyarakat luas atau tidak. Bisa menunjang ekspor dan menekan impor atau tidak.

“Semua harus diperhitungkan. Manfaat utang harus bisa dinikmati masyarakat banyak. Kalau indeks gini masih tinggi, artinya distri­busi belum merata, masih di lapisan tertentu, sehingga menandakan utang tidak berfungsi,” jelasnya