JAKARTA-Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau kepada semua penyelenggara
pemilu untuk meminimalkan praktik politik uang atau money politics dalam
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun
2020.
“Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan adanya money politics atau
bahasa anak-anak sekarang bilangnya NPWP, nomor piro wani piro (nomor
berapa, berani bayar berapa),” kata Wapres saat menghadiri peluncuran
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di Hotel Red Top Pecenongan
Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Ma’ruf Amin juga meminta seluruh pengawas pemilu untuk menindak tegas
pelaku pidana pemilu seperti ujaran kebencian, politik uang dan
pelanggaran lain.
“Jangan ada hoaks di antara kita, jangan sampai melalukan hal-hal yang merusak, jangan mempolitisasi SARA,” ujarnya.
Pelaksanaan pemilu di Indonesia, lanjut Wapres, banyak mengalami tantangan.
Namun, Ma’ruf berharap, hal itu jangan dikompromikan dengan
proses-proses prosedural dan praktik-praktik yang mencederai pencapaian
tujuan berdemokrasi.
Pilkada 2020 diselenggarakan pada 23 September secara serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Dalam Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2020, Bawaslu memetakan 24
daerah masuk dalam kategori rawan, yang terdiri atas sembilan provinsi
dan 15 kabupaten-kota.
Pimpinan Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan indeks kerawanan
tersebut harus dilihat sebagai upaya pencegahan terhadap konflik-konflik
di daerah.
“IKP ini merupakan antisipasi agar tidak terjadi, bukan berarti kita
berharap akan terjadi. Agar kalau terjadi kerawanan-kerawanan menjelang
pilkada, kita sudah petakan di sini untuk diantisipasi,” kata Afif.
0 comments:
Post a Comment