Pengelolaan Dana KPK Temukan Inefisiensi di BPJS Kesehatan

hasil kajian l Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (tengah) dan Deputi Pencegahan, Pahala Nainggolan (kanan) menyampaikan hasil kajian KPK tentang Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/3).

JAKARTA – Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) mene­mukan inefisiensi di BPJS Kes­ehatran. Untuk mengataisnya, KPK memberikan beberapa re­komendasi kepada Kementeri­an Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan untuk menu­tupi defisit 12,2 triliun rupiah. Rekomendasi ini diberikan se­telah KPK melakukan kajian sektor kesehatan, terhadap ta­ta kelola dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan.

“Pada kajian tata kelola DJS Kesehatan di BPJS, ditemukan sejumlah fraud dan inefisiensi yang kami pandang jika bisa di­selesaikan, dapat mengurangi beban biaya yang harus ditang­gung BPJS Kesehatan dan me­ngurangi defisit anggaran BPJS kesehatan,” kata Deputi Pen­cegahan KPK, Pahala Naing­golan saat memaparkan hasil kajian Sektor Kesehatan: Kaji­an Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, di Ja­karta, Jumat (13/3).

Pahala memaparkan bebe­rapa rekomendasikan tersebut, di antaranya yaitu Kemen­kes diminta mempercepat pe­nyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) es­ensial dari target 80 jenis PN­PK. Hingga Juli 2019, baru ter­capai 32 PNPK.

“Ketiadaan PNPK akan mengakibatkan unnecessary treatment. Di USA unneces­sary treatment bernilai seki­tar 5-10 persen dari total dana klaim. Kasus klaim katarak 2018 dari total klaim sebesar 2 triliun rupiah, maka diestimasi unnec­essary treatment maksimal 200 miliar rupiah. Di 2018 terdapat kasus unnecessary bedah sesar dan fisioterapi,” jelas Pahala.

Pembatasan Manfaat

Selanjutnya, tambah Pahal, KPK memberikan rekomen­dasi opsi pembatasan manfa­at untuk penyakit katastropik akibat gaya hidup seperti jan­tung, diabetes, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Total klaim penyakit katastropik adalah se­besar 30 persen dari total klaim pada 2018 sebesar 94 triliun rupiah yaitu 28 triliun rupiah. Dengan diatur PNPK penyakit katastropik maka potensi un­necessary treatment sebesar 5 – 10 persen atau sebesar 2,8 trili­un rupiah dapat dikurangi.

KPK juga merekomendasi­kan mengakselerasi coordina­tion of benefit dengan asuransi kesehatan swasta. Data Dewan Asuransi Indonesia menyata­kan 1,7 persen penduduk In­donesia yang memiliki asuransi atau sekitar 4,5 juta orang atau sekitar 10 persen dari total pe­serta Pekerja Penerima Upah (PPU) non-pemerintah dan PB­PU yang berjumlah 45 juta pe­serta dengan PPU 15 juta peser­ta dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 30 juta peserta.

“Total beban klaim PPU non-Pemerintah dan PBPU ta­hun 2018 sebesar 34,5 triliun rupiah,” kata Pahala.