Pakar UGM Imbau Pemerintah Larang Mudik

YOGYAKARTA - Wacana mengenai mudik lebaran kembali bergulir tahun ini. Bulan Ramadhan yang sudah dekat, begitu pula dengan Lebaran Idul Fitri setelahnya. Namun, wacana tersebut kali ini dikaitkan dengan pandemi Covid-19 yang masih merebak. Pemerintah menyatakan tidak melarang mudik, tetapi mengimbau agar masyarakat lebih baik tidak mudik.

Secara umum, sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak sik (physical distancing) dua meter dan menerapkan isolasi diri selama 14 hari bagi pemudik. Namun, mengingat mayoritas pemudik yang menggunakan angkutan umum, peringatan tersebut akan sulit dilakukan.

Atas permasalahan tersebut, Ahmad Munawar, Guru Besar Teknik Sipil UGM, mengharapkan agar pemerintah alangkah baiknya mempertegas pelarangan mudik. Hal itu karena berdasarkan analisisnya penyebaran Covid-19 tidak bisa dihindari selama prosesi mudik ini.

“Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga penyebaran akan terjadi di rest area,” ujarnya, Senin (6/4).

Beratkan Daerah

Sementara mengenai penerapan isolasi selama 14 hari di kampung halaman pemudik, Munawar menyebut hal itu tidak akan berjalan lancar karena jumlah pemudik yang mencapai jutaan orang. “Isolasi ini mengharapkan pemerintah daerah sasaran mudik untuk mempersiapkan ratusan bahkan ribuan peralatan serta fasilitas. Hal ini malah akan memberatkan pemerintah daerah. Jika tidak siap malah akan menyebabkan pandemi ini menyebar di daerah mereka,” terangnya.

Oleh karena itu, Munawar menyatakan jika memungkinkan pemerintah harus tegas melarang mudik dengan membatasi, bahkan kalau mungkin menyetop angkutan umum bus antar kota, kereta api jarak jauh dan pesawat.