80% Dana Pemulihan Ekonomi Harus Diterima Rakyat Bawah

RATAS PENANGANAN COVID-19 I Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6). Agar tepat sasaran, 80 persen dana Pemulihan Ekonomi Nasional Covid-19 yang besarnya 695,2 triliun rupiah harus diterima rakyat bawah.

JAKARTA – Disparitas (kesenjangan) pendapatan per kapita masyarakat In­donesia sangat mencolok. Sebab itu, di saat pemerintah hendak berupaya keras memulihkan perekonomian nasional akibat dampak Covid-19, alokasi stimu­lus anggaaran untuk program Pemu­lihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 695,2 triliun rupiah, 80 persennya harus disalurkan ke masyarakat bawah.

Berdasarkan pendapatan, masya­rakat Indonesia terbagi dalam empat kelompok yaitu kelompok elite, ma­syarakat kelas menengah, calon kelas menengah, dan masyarakat miskin. Kelompok masyarakat elite jumlahnya hanya 1 persen dari total penduduk, na­mun menguasai 49 persen Produk Do­mestik Bruto (PDB).

Sementara itu, kelas menengah de­ngan jumlah populasi 53,6 juta atau 25 persen penduduk menguasai sekitar 30 persen. Kemudian, calon kelas mene­ngah dengan jumlah populasi 116,8 juta jiwa atau 44 persen menguasai 15 persen PDB. Terakhir, masyarakat miskin de­ngan jumlah 93,8 juta jiwa atau 35 per­sen hanya menguasai 6 persen dari PDB.

Pakar Kebijakan Publik dari Univer­sitas Airlangga (Unair) Surabaya, Falih Suaedi, yang dikonfirmasi, di Surabaya, Senin (29/6), mengatakan jurang dis­paritas yang sedemikian lebar itu tercip­ta karena di masa lalu elite diberi pelu­ang oleh penguasa. Meskipun pada era reformasi di mana pemilihan presiden langsung dimulai pada 1999, namun sis­tem kroni yang seharusnya dibubarkan malah makin subur.

“Perlu ada upaya untuk menghenti­kan sistem yang terus-menerus memis­kinkan rakyatnya sendiri,” kata Falih.

Caranya dengan mereformasi total kebiasaan pejabat yang terbiasa mem­berikan proyek kepada kroninya untuk mendapatkan bagian, cukup melalui tanda tangan pejabatnya sudah menda­pat rente. Selain itu, sistem juga harus direformasi karena selama ini belum pernah ada yang meminta pertang­gungjawaban. Akibatnya, sistem yang ada terus membesarkan kelompok elite, sedangkan yang 100 juta lebih selalu di bawah garis kemiskinan seperti standar dari Bank Dunia.

“Yang 100 juta lagi low middle income. Ini yang membuat jebakan kemiskinan dan jebakan pendapatan menengah rendah, sehingga Indonesia tidak bisa keluar dari siklus kemiskinan,” katanya. Sebagai akibatnya, RI selalu terbelakang dalam pembangunan manusia.

Tindakan Tegas

Lebih lanjut, Falih mengatakan di era Presiden Joko Widodo, tindakan tegas yang diambil dengan meminta setiap pejabat negara bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Maka, pejabat dituntut bertindak nyata dan transpa­ran serta mengakkan rule of law, tidak seperti pada masa lalu yang tanpa tang­gung jawab atas jabatannya.

“Bila semua bisa ditegakkan dan dilak­sanakan secara konsekuen dan konsisten maka otomatis usaha-usaha yang mer­ampas hak rakyat kecil yang mematikan ekonomi akan mati dengan sendirinya di era Jokowi,” katanya.

Kemudian, yang harus ditumbuhkan adalah usaha yang betul-betul berman­faat bagi negara dan seluruh rakyat Indo­nesia bukan sebagai penindas dan me­manggil dan merampas hak rakyat kecil. “Demokrasi ekonomi itu tidak melarang orang usaha bisa besar sebaliknya mem­buka peluang semua orang untuk bisa be­sar. Namun, sistem kronisme rent seeking dan kepentingan kelompok kecil justru mematikan inovasi nasional dan pasti me­matikan ekonomi rakyat kecil,” katanya.

Sementara itu, Penasihat Senior In­donesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, menga­takan inovasi bukan untuk mematikan atau menghalangi usaha besar, tetapi usaha yang dikembangkan harus benar dan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat.

“Bukan dia untung besar tapi yang lain mati, seperti impor pangan besar, importirnya untung besar, tapi petani akan mati,” kata Gunawan.

Jika dalam praktiknya pengusaha yang sudah besar selalu mendapat proyek be­sar, maka bagaimana mungkin usaha kecil punya kesempatan kalau ekonomi perdesaan dan pertanian tidak diban­tu. “Bagaimana mengangkat ekonomi perdesaan kalau dananya tidak sampai ke desa, tapi diberikan ke orang tertentu sebagai proyek pedesaan, tapi tidak ber­manfaat bagi rakyat desa,” katanya.

Petani dalam kondisi seperti itu, pa­par Gunawan, tidak akan sejahtera dari hasil panen, apalagi tidak punya modal cukup, sehingga harus berutang dan ha­sil panen pun dibeli tengkulak.

Menurut Gunawan, nilai tukar petani (NTP) idealnya 120 persen, petani harus untung. Tidak masuk akal kalau petani rugi sementara pedagang bisa untung 40 persen dari impor. Pada saat pasokan kurang, harga pangan naik jauh di atas harga normal. Hal itu berarti konsumen juga dirugikan sampai 40 persen dari harga normal, sehingga yang untung ha­nya pedagang, rent seeking, dan importir.

Sebab itu, dia meminta agar produk pertanian harus diberi harga yang meng­untungkan agar petani bisa hidup lebih layak. Selama ini terkesan jika pedagang untung 40 persen tidak ada yang ribut, namun tidak ada satu pun yang ber­suara kalau petani merugi. “Kalau yang 200 juta tidak diberi kesempatan bangkit maka Indonesia tetap akan jadi miskin dan semakin tertinggal,” kata Gunawan.

Satu Bangsa

Indonesia, tambah Gunawan, harus menjadi satu bangsa dan negara, bukan terdiri dari empat kelas yang berbeda di dunianya. “Hanya satu bangsa kalau kita perbaiki sistem tata negara di mana pe­jabat wajib tanggung jawab atas jabatannya kepada 267 juta penduduk, bukan kepada yang satu persen itu,” katanya.

Kebijakan pemerintah melalui Ke­menterian Keuangan berkaitan dengan pengucuran stimulus untuk program PEN, dinilai Gunawan, kurang berpihak pada masyarakat miskin karena alokasi anggarannya belum optimal ke mereka. Seharusnya dana PEN 80 persen diterima masyarakat bawah. “Jika dana PEN tidak diterima rakyat bawah maka tidak mung­kin ada pemulihan. Coba kalau disalur­kan ke petani dan pembangunan perde­saan, akan bermanfaat,” tutup Gunawan.