Dari 420 Ribu KK Baru Teralisasi 70 Ribu KK, DPRD Nilai Penyaluran JPS Lamban

 

Ketua DPRD Banten, Andra Soni

SERANG – Ketua DPRD Banten, Andra Soni menilai penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) untuk 421.177 kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 dari Pemprov Banten Lamban. Ironisnya, hingga Juni 2020, realisasi JPS bulan pertama di delapan kabupaten/kota baru mencapai 71.615 KK.

Padahal, anggaran refocusing sebesar Rp 709 miliar untuk JPS sudah disiapkan untuk tiga bulan. Namun, hingga kini untuk penyaluran bulan pertama tak kunjung selesai.

“Kalau bicara tiga bulan, (penyaluran) ini baru bulan pertama. Dan dari 420 ribu KK yang terealisasi baru 70 ribuan KK dan itu baru tahap pertama,” kata Andra Jumat (5/6/2020).

Andra juga meminta Pemprov Banten untuk menjelaskan keterlambatan tersebut.

“Pemprov kan sudah refocusing anggaran, kita setujui. Dan kalau berdasarkan penetapan refocusing kan April seharusnya itu sudah dimulai. Tapi update per tanggal 3 Juni baru 70 ribuan. Ini kendalanya apakah terkait pembukaan rekening atau ada kendala lain, ini yang harus kita tindak lanjuti,” ujar Andra.

Berdasarkan data yang dihimpun, penyaluran JPS baru dilakukan di lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Pandeglang sebanyak 27.727 KK dari total 44.673 KK, Kabupaten Tangerang 29.616 KK dari target 149.133 KK, Kabupaten Serang 26 KK dari target 57.100 KK, Kota Tangerang 8.958 KK dari target 86.783 KK dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru teralisasi sebanyak 5.243 KK dari target 22.258 KK.

Sedangkan JPS untuk Kota Cilegon yaitu sebanyak 20.375 KK, Kota Serang 30.200 KK dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK hingga kini belum ada penyaluran.

Sementara untuk alokasi bantuan di wilayah Tangerang Raya yang merupakan zona merah Covid-19, setiap KK mendapatkan Rp 600 ribu. Sedangkan di kabupaten/kota yang tidak menerapkan pebatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu per KK.