Efisiensi Penahanan Agar Lapas Tak Over Kapasitas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

JAKARTA - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Yenti Garnasih menyebut perlu dilakukan efisiensi terhadap orang-orang yang perlu ditahan. Efesiensi ini agar di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak semakin menjadi over capacity atau kapasitas berlebih.

"Ada semacam evaluasi terhadap yang lalu. Efisiensi penahanan di kepolisian, kejaksaan, dan perintah pengadilan untuk penahanan itu harus ditahan. Kami melakukan penelitian awal. Rutan menolak menerima, akhirnya dikembalikan ke kepolisian. Akhirnya seharusnya kepolisian itu juga mengefisienkan siapa-siapa saja yang bisa ditahan," kata Yenti dalam webinar dengan tema Kebijakan Pembebasan Narapidana, di Jakarta, Senin (29/6).

Yenti menambahkan, efisiensi penahanan ini bukan hanya harus dipikirkan oleh penegak hukum dan orang-orang yang punya perhatian kepada hukum pidana saja. Namun, masyarakat juga harus terlibat.

"Seperti bagaimana caranya? Masyarakat melalui RT/RW-nya itu menjaga jangan sampai masyarakat menjadi menimbulkan faktor-faktor kriminogen. Masyarakat harus hati-hati sehingga kejahatan tidak timbul, dan beban di polisi yang untuk efisiensi itu bisa tercapai," jelasnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan kondisi di pemasyarakatan sudah overcrowded 74 persen, dari kapasitas 132.107 dengan penghuni 229.431. Terdiri dari 103.513 kasus pidana umum; 4.731 kasus tindak pidana korupsi; 527 kasus teroris; dan 119.341 narkotika.

Karena overcrowded, di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membebaskan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Untuk mengurangi penyebaran dilingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengeluarkan dalam kebijakannya. Program asimilasi sebanyak 42 ribu lebih. Perlu kami sampaikan, sebelum kami mengeluarkan kebijakan integrasi dan asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Setelah kami pertimbangkan, mendengar masukan-masukan, dan arahan-arahan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya dari Komisioner tinggi HAM PBB, dari Komnas HAM, termasuk dari para pengamat dan di pemasyarakatan," kata Yasonna.

Yasonna menambahkan dalam rangka mengurangi kapasitas berlebihan di Lapas yang sangat berbahaya jika terserang Covid-19. Walaupun, kata Yasonna, Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan protokol Covid-19 di Lapas, tidak ada lagi pengunjung, pengunjung hanya melalui video conference.