Stabilitas Sosial Jelang Pilkada Jadi Perhatian Pemerintah

Foto : Istimewa
Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Imran.

JAKARTA - Stabilitas sosial menjelang digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak jadi perhatian pemerintah. Upaya deteksi dini digiatkan. Begitu juga dengan pendidikan politik kepada masyarakat sebab pemilihan kali ini berbeda yaitu digelar di tengah pandemi dan proses pemilihan dengan protokol kesehatan.

“Kita terlebih dahulu mengantisipasi dengan deteksi dini dan pemetaan dari potensi konflik itu. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat juga untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggara Pilkada ini," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Imran dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Imran, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mendukung penuh kerja penyelenggara Pilkada. Khususnya sesuai dengan kewenangan, ikut menjaga stabilitas sosial politik di daerah. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, saat ini intens melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Termasuk mengintensifkan kegiatan deteksi dini dan memetakan potensi kerawanan.

“Ini semata untuk memastikan setiap proses dan dukungan tahap proses Pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Disamping hal-hal lain seperti sosialisasi pelaksanaan Pilkada setiap waktu kita umumkan apakah di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang juga posisi ini jelas Diskominfo atau  Humas strategis dalam menyuarakannya," katanya.

Menurut Imran, komunikasi dengan berbagai lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya terkait terus diintensifkan. Diharapkan, semua elemen bisa ikut terlibat untuk mensosialisasikan  pilkada yang sesuai dengan protokol Covid-19. Sehibgga setiap tahapan pemilihan sapat berjalan dengan baik.

“Adapun pemanfaatan media sosial di tengah masyarakat luas diharapkan agar justru menjadi wadah untuk menyebarkan konten positif dan membangun. Nilai-nilai sosiokultural selama ini hidup dan berkembang di masyarakat. Mudah-mudahan menjadi perekat di masyarakat dan menjadi penyeimbang juga di dalam kondisi cegah konflik yang ada di masyarakat," katanya.

Imran menyorot peran institusi Kesatuan Bangsa dan Politik dalam tahapan Pilkada serentak. Peran aktif Kesbangpol dalam setiap tahapan pemilihan sangat penting. Bahkan, sejak ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada serentak, seluruh Kesbangpol di 34 provinsi, khususnya di daerah yang akan menggelar Pilkada, sudah bergerak. Melakukan upaya-upaya deteksi dini dan memetakan potensi kerawanan Pilkada.

“Hampir setiap minggu kita koordinasikan, kita lakukan konsolidasi dan monitoring pelaksanaan dukungannya terhadap penyelenggara Pilkada. Tentunya juga kita mengharapkan setiap Kesbangpol di daerah melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap permasalahan yang mengganggu stabilitas sosial politik dan keamanan yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, ungkap Imran, masih ditemukan adanya kerawanan konflik penyelenggaraan Pilkada. Salah satunya terkait dengan ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Imran berharap, Kesbangpol mampu melakukan deteksi dini dan melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk meminimalisasi kemungkinan konflik.