 |
| Foto : Kominfo.go.id
Logo Kominfo |
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan
lima program prioritas untuk percepatan transformasi digital menuju
masyarakat digital Indonesia. Program itu yakni penyediaan infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum
frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika,
serta komunikasi publik.
"Untuk mempercepat digitalisasi nasional, Kementerian Kominfo
membutuhkan anggaran 22,57 triliun rupiah sehingga terdapat kekurangan
16,82 triliun rupiah untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ujar
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate dikutip dari
keterangan tertulis, Selasa (23/6).
Johnny seperti dikutip dari Antara menjelaskan anggaran itu
merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja
kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.
"Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian
pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi Covid-19.
Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu
penyelesaiannya," jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, pandemi Covid-19 mendorong percepatan
transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya
optimalisasi layanan TIK untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan
digitalisasi nasional.
"Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) rupiah
murni sebesar 2,33 triliun rupiah untuk percepatan infrastruktur seperti
Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non
komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan
digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan
sosialisasi Pilkada 2020," ujar Johnny.
Menteri Johnny menjelaskan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur
telekomunikasi bergerak seluler sebagai pondasi digitalisasi nasional,
di mana dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di
antaranya sudah terjangkau layanan 4G.
"Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100
persen 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T
atau tertinggal, terdepan, dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan
Non 3T," ujar Menkominfo.
Menteri Kominfo menyatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di
9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan 2022
oleh BAKTI. "Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah Non-3T
pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator
seluler," ungkapnya.
Menurut Menteri Johnny, beberapa inisiatif telah ditempuh agar
pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan
informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat. "Mengurangi
penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau
mitra kerja Kementerian Kominfo. Salah satu contohnya adalah aplikasi
PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom," ujar
Johnny.
0 comments:
Post a Comment