Kenaikan ULN untuk Biayai Sektor Prioritas

JAKARTA – Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 404,7 miliar dollar AS dinilai tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Total utang tersebut terdiri dari utang sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral sebesar 194,9 miliar dollar AS dan sektor swasta, termasuk BUMN sebesar 209,9 miliar dollar AS.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Ko­munikasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanar­ko, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/7), mengatakan posisi utang luar negeri tersebut tumbuh 4,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih tinggi dibanding­kan dengan pertumbuhan pada April 2020 se­besar 2,9 persen (yoy).

“Pertumbuhan dipengaruhi oleh transaksi penarikan netto utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu, pe­nguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) juga berkontribusi pada peningkatan utang luar negeri berdenominasi rupiah,” kata Onny.

Menurut Onny, posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dol­lar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pa­sar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan glo­bal dan tingginya daya tarik aset keuangan do­mestik, serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.

“Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang pemerintah dapat ditekan,” katanya.

Pengelolaan utang pemerintah, jelasnya, te­tap dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi na­sional. Sektor prioritas tersebut mencakup sek­tor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 23,4 persen, sektor konstruksi 16,4 per­sen, sektor jasa pendidikan 16,3 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6 persen, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,6 persen.

Sementara itu, utang luar negeri swasta me­ningkat didorong pinjaman perusahaan bukan lembaga keuangan. Pada Mei, utang swasta tumbuh 6,6 persen (yoy), lebih tinggi diban­dingkan dengan pertumbuhan bulan sebelum­nya sebesar 4,4 persen (yoy). Utang perusahaan bukan lembaga keuangan meningkat sebesar 8,9 persen (yoy), di tengah kontraksi utang lem­baga keuangan sebesar 0,8 persen (yoy).

Beberapa sektor dengan pangsa terbesar yakni 77,3 persen adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), serta industri pengolahan.

“Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-ha­tian dalam pengelolaannya dengan rasio terha­dap Produk Domestik Bruto (PDB) 36,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio bulan sebelumnya 36,2 persen,” kata Onny.

Jangka Panjang

Meskipun meningkat, struktur ULN Indo­nesia tetap didominasi utang berjangka pan­jang dengan pangsa 89,0 persen. Dalam rangka menjaga agar strukturnya tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan, didukung penerapan prinsip kehati-hatian.

“Peran utang juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, de­ngan meminimalisasi risiko yang dapat meme­ngaruhi stabilitas perekonomian,” kata Onny.

Ekonom Universitas Surakarta, R Agus Tri­hatmoko, mengatakan target peluncuran obli­gasi pemerintah untuk membiayai penanganan Covid-19 sekitar 1.400 triliun rupiah, otomatis akan memacu kenaikan utang luar negeri In­donesia. “Memang defisit anggaran lebih baik ditutupi dari utang, dari pada BI mencetak uang karena akan berisiko signifikan pada in­flasi dan turunnya nilai rupiah,” katanya.

Menurut dia, parameter rasio utang luar ne­geri terhadap PDB sudah tidak relevan sebagai patokan di masa krisis saat ini karena itu akan sulit dilakukan.

“Peluang yang sangat memungkinkan ada­lah penghematan belanja terutama yang tidak mendesak peruntukannya,” kata Agus.

Namun demikian, infrastuktur untuk waduk dan pembangunan lumbung pangan harus te­tap jalan untuk mendukung ketahanan pangan ke depan. Sebab, anggaran tersebut tidak terlalu besar dan outcome-nya akan produktif bagi sek­tor agro atau industrialisasinya.