Pemulihan Ekonomi Dunia Lebih Lama dari Perkiraan

JAKARTA – Kontraksi perekonomian global akan berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari perkira­an sebelumnya. Penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat di beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), Brasil, dan India, memengaruhi per­kembangan tersebut.

“Selain itu, mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal sejalan pe­nerapan protokol kesehatan turut mena­han aktivitas ekonomi. Perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh da­lam mendorong pemulihan ekonomi di banyak negara maju dan negara ber­kembang termasuk Tiongkok, menjadi terbatas,” kata Gubernur Bank Indone­sia (BI), Perry Warjiyo saat menyampai­kan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Juli di Jakarta, Kamis (16/7).

Menurut Perry, sejumlah indikator ekonomi global menunjukkan permin­taan yang lebih lemah, ekspektasi pelaku ekonomi yang masih rendah, serta per­mintaan ekspor yang tertahan sampai Juni 2020. Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga lebih rendah dari perkiraan semula dan menurunkan tekanan inflasi global.

“Lambatnya pemulihan ekonomi du­nia serta kembali meningkatnya tensi geopolitik AS-Tiongkok menaikkan keti­dakpastian pasar keuangan global,” kata Perry. Perkembangan itu pada akhirnya menahan berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang dan kembali mene­kan nilai tukar negara berkembang, ter­masuk Indonesia.

Penduduk Miskin Bertambah

Sementara itu, Bank Dunia menya­takan bahwa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum ditemukan stra­tegi tepat dalam menanganinya, sudah meresahkan hampir semua negara di berbagai belahan dunia. Pembatasan pergerakan manusia dan barang yang ditempuh hampir semua otoritas malah berdampak pada lesunya perekonomian karena produktivitas merosot tajam.

Bank Dunia memperkirakan pendu­duk miskin di dunia akan bertambah 70-120 juta jiwa selama merebaknya Covid-19 menjadi 684-734 juta jiwa. “Diperkirakan 70 hingga 120 juta orang di dunia akan masuk ke dalam kemis­kinan,” kata Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu, dalam acara Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juli di Jakarta (16/7).

Selain itu, angka kemiskinan yang berpotensi melonjak dan adanya kesen­jangan pendapatan juga semakin me­lebar termasuk di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (15/7) melaporkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia pada Maret menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen dari total penduduk. Jumlah pen­duduk miskin itu bertambah 1,63 juta jiwa dibanding September 2019 yang ter­catat 24,79 juta jiwa dan dibanding Ma­ret tahun lalu bertambah 1,28 juta jiwa.

Mari mengimbau pemerintah perlu memberikan dukungan untuk mence­gah potensi terjadinya penambahan pen­duduk miskin dan kesenjangan sosial terutama untuk kelompok rentan. “Di­butuhkan res pons kebijakan yang me­mastikan kesenjangan tidak diperparah akibat pandemi,” tegas Mari.

Memperluas Stimulus

Khusus Indonesia, mantan Menteri Perdagangan itu menyarankan pemerin­tah memperluas skala jangkauan stimu­lus perlindungan sosial terutama untuk sektor informal.

“Banyak negara lain yang melakukan kebijakan sama dengan Indonesia, tapi yang dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah untuk memperluas skala jang­kauannya,” katanya.

Dia juga meminta untuk segera me­lakukan sinkronisasi data agar stimulus perlindungan sosial bisa terealisasi lebih baik. “Data ini untuk monitoring apakah yang dilakukan berhasil mencapai tujuan secara efektif atau belum,” kata Mari.

Perluasan penerima manfaat dan sin­kronisasi data itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang te­lah berkembang sehingga memudahkan pemerintah dalam melayani, dan track­ing. “Kalau memberi bantuan seperti pin­jaman mikro atau insentif maka layanan­nya digital bisa jadi sarana. Ketika sistem dibangun bisa lebih luas lagi,” katanya.

Di Indonesia, program perlindungan sosial dalam rangka menangani dam­pak Covid-19 dianggarkan sebesar 203,9 triliun rupiah dan yang telah terealisasi 72,5 triliun rupiah atau 35,6 persen.