Dunia Usaha Berharap Belanja Negara Dikebut

 

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Ka­din) Indonesia berharap pemerintah memper­cepat dan menambah belanjanya agar daya beli masyarakat terjaga, sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan cepat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani, dalam keterangan tertulisnya di Ja­karta, Jumat (7/8), mengatakan salah satu yang bisa dilakukan untuk mempercepat penyaluran belanja yaitu memacu pemberian insentif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dunia usaha.

Selain memberi insentif ke dunia usaha, pencairan bantuan ke masyarakat melalui bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat terdampak Covid-19 akan menjaga daya beli publik.

Kontraksi ekonomi 5,2 persen pada triwulan II-2020, jelas Rosan, selain karena kebijakan pembatasan ruang gerak orang dan barang un­tuk mengantisipasi meluasnya Covid-19, juga disebabkan implementasi kebijakan stimulus kesehatan dan perekonomian penanganan Co­vid-19 masih sangat lambat.

“Kadin mengharapkan pemerintah mem­percepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM, juga belanja anggaran pe­merintah agar diperbesar dan dipercepat un­tuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Guna menjaga daya beli masyarakat pemberian ban­tuan langsung tunai (BLT) dan program prak­erja harus dipercepat,” kata Rosan.

Dari sekian insentif ke dunia usaha, hal yang perlu diperhatikan adalah segera menyalurkan kredit modal kerja bagi UMKM agar dampak pandemi terhadap pengangguran dan pereko­nomian tidak semakin dalam. “Apabila tidak segera direalisasikan maka proses recovery akan semakin panjang,” katanya.

Kadin, tambah Rosan, mengapresiasi pro­gram stimulus bagi pekerja non-PNS dan non- BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagaker­jaan sebanyak 13,8 juta pekerja. Mereka yang mendapat bantuan sebesar 600 ribu rupiah per bulan selama empat bulan adalah yang berpeng­hasilan di bawah lima juta rupiah per bulan. Da­lam penyalurannya diberikan per dua bulan.

“Hal itu sangat positif karena mendorong konsumsi dan menjaga daya beli, sekaligus menahan penurunan perekonomian Indonesia di masa mendatang,” kata Rosan.

Terserap Semua

Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Presiden, Jakarta, mengaku optimistis semua anggaran program bantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 terserap sesuai target hingga akhir 2020.

Sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang sudah dijalankan pemerintah adalah Pro­gram Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai dan non-tunai di Jabodetabek dan non-Jabodetabek serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan enam area yang ditangani Satgas PEN, antara­lain penanganan kesehatan dengan penyerapan anggaran hingga Agustus 2020 baru mencapai 7,83 persen dari pagu 87,55 triliun rupiah.

Kemudian, insentif usaha dengan penye­rapan baru mencapai 13,43 persen dari pagu 120,6 triliun rupiah. Untuk perlindungan sosial penyerapannya sudah mencapai 41,94 persen dari pagu 203,9 triliun rupiah.

“Bidang perlindungan sosial terdiri atas Kartu Sembako 43,6 triliun rupiah, program ke­luarga harapan 37,4 tirliun rupiah, bantuan so­sial Jabodetabek dan tidak memiliki pekerjaan 39,2 triliun rupiah, BLT Dana Desa 31,8 triliun rupiah, logistik/pangan/sembako 25 triliun ru­piah, Kartu Prakerja 20 triliun rupiah dan dis­kon listrik 6,9 triliun rupiah,” kata Budi.

Sedangkan insentif ke UMKM penyerapan anggarannya hingga Agustus 2020 mencapai 26,3 persen dari pagu 123,47 triliun rupiah. Program UMKM terdiri atas penempatan dana 78,78 triliun rupiah, subsidi bunga 35,28 triliun rupiah, belanja IJP lima triliun rupiah, PPh fi­nal UMKM DTP 2,4 triliun rupiah, penjaminan modal kerja satu triliun rupiah, dan pembiaya­an investasi koperasi satu triliun rupiah.

Sementara itu, pembiayaan kementerian/ lembaga dan pemda, penyerapannya hingga Agustus 2020 baru mencapai 7,9 persen dari pagu anggaran 106,1 triliun rupiah di antaranya program padat karya sebesar 18,44 triliun rupiah.

Terakhir, pembiayaan dengan penyerap­an anggaran 0 persen dari pagu anggaran 53,57 triliun rupiah terdiri atas talangan modal kerja sebesar 29,65 triliun rupiah, Penyertaan Modal Negara 20,5 triliun rupiah dan penempatan dana padat karya 3,42 triliun rupiah.