Bandung,-"Diminta kepada bapak presiden untuk minimal menerbitkan Perppu pengganti undang-undang karena prosesnya masih ada 30 hari untuk direvisi oleh presiden," katanya.
Emil mengatakan surat tersebut sudah ditandatanganinya dan sudah dibacakan perwakilan buruh yang menggelar aksi di Bandung. Rencananya, besok surat akan dikirim ke pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu )Cipta Kerja (Ciptaker ). Permintaan dilayangkan Emil, sapaan Ridwan, lantaran ada
Hal ini yang menyebabkan massa buruh dan mahasiswa turun ke jalan sejak beberapa hari lalu di sejumlah daerah, termasuk di Kota Bandung. Puncaknya hari ini massa dengan jumlah besar mengepung kawasan Istana di Jakarta Pusat dan di sejumlah daerah.
Emil menyampaikan aspirasinya itu melalui surat yang akan dikirimkan ke pemerintah pusat besok.
"Isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal UU Omnibus Law dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang," kata Emil di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/10) saat menemui perwakilan massa buruh.
Emil mengatakan surat in dikirimkan lantaran ada rekomendasi dari perwakilan buruh serikat buruh agar dirinya mengirim surat ke Presiden dan DPR.
Ridwan Kamil menemui aksi massa buruh dan mahasiswa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10). Sekitar pukul 14.10 WIB, Emil itu keluar dari kantor Pemerintahan Provinsi Jabar itu. Ia terlebih dulu beraudiensi dengan perwakilan buruh di Gedung Sate.
Emil tampak didampingi Kapolda Jabar Irjen Rudi Sufahriadi dan Pangdam III Siliwangi Mayjen Nugroho Budi.
0 comments:
Post a Comment