 |
| Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, dalam acara dialog terkait Bantuan Subsidi Kuota Data Internet, di Jakarta, Kamis (1/10). |
JAKARTA – Pemerintah, baik pusat dan daerah harus bersinergi dalam memastikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah daerah (Pemda) terutama di daerah-daerah yang terbatas akses internet diharapkan melahirkan solusi-solusi untuk PJJ berbasis luar jaringan (luring) atau offline sesuai tanggung jawab jenjang pendidikannya.
"Butuh komitmen Pemda dalam suasana darurat pendidikan ini terutama di daerah yang belum mendapat akses internet butuh diafirmasi," ujar Ketua Komisi X (sepuluh) DPR, Syaiful Huda, dalam acara dialog terkait Bantuan Subsidi Kuota Data Internet, di Jakarta, Kamis (1/10).
Syaiful menjelaskan pemerintah pusat memiliki keterbatasan jika harus mengatasi kendala-kendala PJJ sendirian. Untuk itu sebagian peran bisa diisi oleh Pemda dengan menghadirkan inisiatif dan terobosan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah terutama daerah yang belum terpapar akses internet.
"Jadi rentang kendali Pemda cukup membantu pemerintah pusat untuk membantu daerah yang tidak mendapat akses internet," jelasnya.
Syaiful meminta Pemda memperkuat komitmen di bidang pendidikan yang juga tengah mengalami krisis. Perlu social safety net atau jaring pengaman sosial di bidang pendidikan mengingat Pemda juga tengah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2021.
Ia menilai saat ini dari seluruh Pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, persentase komitmen dari Pemda belum melebihi 30 persen. Untuk itu, ia meminta publik maupun stakeholder atau pemangku kepentingan di bidang pendidikan menyuarakan darurat pendidikan.
"Risikonya kalau pendidikan tidak berhasil pada pandemi Covid-19 ini akan terjadi lose generation terkait pembelajaran," ucapnya.
Syaiful menyebut pihaknya terus mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meyakinkan Kementerian Keuangan menyediakan subsidi lain di luar subsidi kuota dan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah. Subsidi tersebut diarahkan untuk mendukung PJJ luring di daerah-daerah yang belum memiliki akses internet.
"Penyediaan bantuan itu tidak mudah, termasuk untuk membangun jaringan butuh waktu lima tahun," tandasnya.
Perlu diketahui, Kemendikbud tengah menjalankan program bantuan subsidi kuota data internet untuk mendukung PJJ daring dengan jumlah anggaran sebanyak 7,3 triliun rupiah. Bantuan diberikan untuk peserta didik dan pendidik di semua jenjang dengan total penerima bantuan sekitar 50 juta orang.
Plt Kepala Pusat Data Pendidikan Kemendikbud, M Hasan Chabibie menjelaskan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jangkauan akses internet ada sekitar 5 juta siswa yang tidak terjangkau koneksi internet di daerahnya. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh dari jumlah tersebut, 70 persennya berada di kawasan jangkauan Base Transceiver Station (BTS).
0 comments:
Post a Comment