 |
| Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono |
JAKARTA Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memantau klaster kegempaan yang mencolok di beberapa wilayah. Mulai dari Aceh-Nias, Bengkulu-Lampung, Selat Sunda, Banten-Jawa Barat, selatan Yogyakarta-Jawa Timur, LomboK-Sumba, Sigi-Luwu Timur, Minahasa-Bolaang Mongondow, Laut Maluku, Ambon-Seram, Papua Bagian Utara.
"Ini bukan bermaksud memprediksi ya, tapi memonitor aktivitas dan perlu menjadi perhatian masyarakat," ujar Koordinator Mitigasi kegempaan bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono.
BMKG hanya bisa memprediksi potensi terjadinya bencana. Namun tidak ada yang bisa memastikan bencana bakal terjadi. Berikut petikan wawancara jurnalis merdeka.com Supriatin dengan Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Daryono.
Bagaimana pantauan BMKG terhadap situasi dan potensi terjadinya bencana di Indonesia?
Kalau kita lihat hasil monitoring gempa bumi di Indonesia pada bulan November 2021 menunjukkan adanya klaster kegempaan yang betul-betul mencolok di Aceh-Nias, Bengkulu-Lampung, Selat Sunda, Banten-Jawa Barat, selatan Yogyakarta-Jawa Timur, LomboK-Sumba, Sigi-Luwu Timur, Minahasa-Bolaang Mongondow, Laut Maluku, Ambon-Seram, Papua Bagian Utara.
Kita acuannya ke situ. Karena data terakhir menunjukkan tingkat kegempaan di Indonesia klasternya di wilayah tadi. Sehingga wilayah-wilayah itu harus tetap kita perhatikan. Kita terus memonitor kegempaan di klaster-klaster tersebut. Ini bukan bermaksud memprediksi ya, tapi memonitor aktivitas dan perlu menjadi perhatian masyarakat.
Apakah Indonesia memiliki teknologi yang bisa mendeteksi gempa beserta kekuatannya?
Hingga saat ini, belum ada sains dan teknologi yang dapat memprediksi dengan tepat dan akurat, kapan, di mana, dan berapa kekuatan gempa akan terjadi. Namun demikian, BMKG sudah memiliki kajian prediksi gempa dengan menggunakan metoda precursor geomagnet, gas radon, suhu, dan total electron content.
Hasil kajian ini masih belum stabil, artinya gempa yang terjadi ada yang terprediksi tetapi ada yang juga tidak. Karena masih dalam ranah kajian, di mana hasil prediksi ini tidak disampaikan ke publik atau masyarakat.
Bagaimana cara BMKG mendeteksi tsunami?
BMKG menggunakan pemodelan tsunami untuk menentukan apakah sebuah gempa berpotensi tsunami atau tidak. Setelah peringatan dini tsunami disebarluaskan dalam berbagai level ancaman, maka selanjutnya kita menunggu konfirmasi kejadian tsunami dengan memantau perubahan tinggi muka laut dengan menggunakan Tide Gauge, Tsunami Buoy, dan Automatic Water level (AWL).
Bagaimana cara BMKG mengingatkan masyarakat soal potensi gempa dan tsunami?
BMKG melakukan kajian-kajian terkait dengan zona duga aktif gempa. Kemudian, kita terus menginformasikan parameter gempa jika terjadi gempa dan akan memberikan peringatan dini tsunami jika terjadi gempa berpotensi tsunami melalui kanal-kanal resmi BMKG, seperti Biro BMKG, Warning Receiver System New Generation, WRS mobile, aplikasi telegram, website, dan lain-lain.
Seperti apa rantai komando Early Warning System di Indonesia?
Yang pasti BMKG itu kan memonitor gempa, memproses, menganalisis sehingga disebarluaskan. Produk utama kita adalah informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang kita sebarkan melalui multimoda diseminasi yang diterima di BPBD, BNPB, TNI Polri, SAR, dan stakeholder lain terkait.
Kemudian dari BMKG yang diterima BPBD itu menjadi dasar untuk mengaktivasi sirine atau tidak jika terjadi gempa berpotensi tsunami. Jadi BPBD yang memutuskan untuk melakukan perintah evakuasi atau tidak.
Bukan BMKG yang menyuruh evakuasi. Salah satu caranya menekan tombol sirine jika potensi tsunami diestimasi status ancamannya siaga dan awas. Kalau waspada belum. Waspada itu jika estimasi tsunami itu kurang dari setengah meter, itu waspada.
Kalau siaga itu setengah sampai 3 meter. Kalau awas itu di atas 3 meter. Itu waspada, siaga, awas. Kalau BMKG mengeluarkan siaga dan awas untuk pantai-pantai tertentu, maka BPBD harus melakukan perintah evakuasi. Tapi yang mengaktivasi dan memerintahkan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD.
Kemudian, BNPB juga mendapat aliran informasi, info dan warning yang mana itu dapat digunakan untuk persiapan-persiapan tanggap darurat. Demikian TNI-Polri, demikian evakuasi dan tanggap darurat, operasi penyelamatan.
BMKG sebenarnya mengedukasi evakuasi mandiri kepada masyarakat. Bisa jadi orang-orang itu belum tahu ada informasi dari BMKG sudah merasakan gempa maka perlu menjauh dari pantai. Kalau dari BMKG itu sudah jadi warning.
Masyarakat melihat tanda-tanda, merasakan gempa enggak? Jadi evakuasi mandiri itu menjadikan gempa yang mengguncang pantai itu dianggap sebagai peringatan dini tsunami. Ada tsunami atau tidak ada tsunami, hal biasa itu. Di Jepang biasa itu. Jadi itu lebih menjamin keselamatan karena golden timenya sangat optimal.
Kalau BMKG kan diolah dulu, sudah hilang lima menit. Analisis dulu 5 menit baru diinformasikan. Nah kalau potensi, kita sudah kehilangan lima menit untuk menjauh dari pantai. Tapi kalau evakuasi mandiri kan, gempa terasa, kita langsung start menjauh dari pantai.
Tadi disinggung yang terjadi di Jepang. Seperti apa strategi Jepang ketika menghadapi fenomena tanda-tanda bencana alam?
Dalam upaya mitigasi gempa, Jepang sangat kuat dalam mengedukasi publik, sehingga masyarakat sangat paham dengan potensi ancaman gempa dan bagaimana cara selamat saat terjadi gempa. Bangunan tahan gempa wajib diterapkan bagi seluruh warga Negara dan pemerintah malakukan pengawasan yang ketat, dalam hal ini setiap bangunan yang berdiri wajib memenuhi aturan tahan gempa. Dampaknya Jepang meskipun sering dilanda gempa kuat, tetapi jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan sangat minim.
Apakah ada pedoman khusus mengenai rumah tahan gempa?
Gempa sebenarnya tidak membunuh atau melukai, tetapi bangunan rumah yang roboh akibat gempa yang kemudian menimpa penghuninya adalah penyebabnya. Sehingga mitigasi gempa yang paling utama adalah membangun bangunan tahan gempa.
Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dan tidak runtuh jika terjadi gempa, yaitu bangunan dengan struktur kuat dengan besi tulangan yang standar merujuk kepada building code aturan bangunan tahan gempa.
Sehingga mitigasi struktural itu menjadi solusi. Mitigasi struktural itu apa? Bangunan tahan gempa atau bangunan ramah gempa. Kalau bangunan tahan gempa kan harus struktur ruangannya kuat, tulangnya bagus, semennya juga enggak diirit-irit. Artinya ya, itu struktur bangunannya agak bernilai, sedikit agak mahal. Tapi kalau belum mampu mendirikan rumah tanah gempa, bangun rumah ramah gempa yang didesain dari bangunan ringan seperti kayu, bambu, atau seperti bangunan lainnya.
Yang tidak boleh itu bangun rumah asal-asalan, rumahnya tembok, semennya diirit-irit, terus tulangnya enggak ada, kalau ada segede lidi, itu berbahaya. Jadi bisa membunuh dan melukai.
Menurut BMKG, bagaimana sebaiknya tata ruang di wilayah rawan gempa?
Perencanaan tata ruang di wilayah aman gempa harus diwujudkan, yaitu tata ruang yang berbasis risiko gempa bumi. Dalam hal ini perencanaan tata ruang dan peruntukkan lahan perlu memperhatikan peta hazard gempa. Secara lebih detail perlu ada peta mikrozonasi agar diketahui di mana saja zona-zona lemah yang dapat memicu terjadinya kerusakan akibat karakteristik tanah saat terjadi gempa kuat.
Apa langkah mitigasi yang harus dilakukan untuk mengurangi korban jika terjadi gempa atau tsunami?
Mitigasi tsunami, harus menata ruang pantai berbasis risiko tsunami. Nah jadi di sini peta BMKG terkait tsunami itu jangan dijadikan paranoid, jangan jadikan phobia. Jadi peta-peta modeling tsunami yang menunjukkan tingginya segini, tsunami itu jangan menjadi komoditas kegaduhan, kemudian paranoid dan ketakutan.
Peta potensi yang harus dirujuk untuk menata ruang supaya ke depan bangunan-bangun vital, bangunan-bangunan massal seperti sekolah dan rumah sakit, pasar, kantor, jangan dibangun di situ. Kemudian menata jalur evakuasi juga berbasis peta itu, peta kumpul, peta evakuasi sementara berbasis itu.
Jangan malah jadi kegaduhan sehingga menyakiti yang buat. Maksudnya kita membuat arahan supaya pemerintah daerah, masyarakat terarah. Jadi peta-peta itu jangan dijadikan ketakukan dan kecemasan tapi itu adalah peta dari BMKG untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menata ruang ke depan, sebagai acuan mitigasi konkret.
Jangan dijadikan komoditas berita yang membuat demam sana sini. Kedua, masyarakat juga harus berlatih evakuasi. Tanpa berlatih maka tidak ada kesiapan berbuat apa saat terjadi yang tidak diharapkan itu. Perlunya latihan evakuasi, edukasi terus menerus.
BMKG mempunyai paket sekolah kegiatan gempa untuk para stakeholder. Kemudian untuk anak sekolah ada paket namanya BMKG goes to school. Di dua paket itu, kita menyiapkan edukasi potensi ancaman, cara mitigasi, SOP merespons info dan warning, kemudian melakukan table top exercise, siapa berbuat apa, respons-responsnya seperti apa, kemudian melibatkan media, TNI-Polri, BPBD, sekolah, perguruan tinggi, dan pihak terkait.
Sekolah juga demikian. Kita membekali adik-adik supaya mengerti mitigasi, penyelamatan dini saat terjadi gempa dan tsunami. Kemudian melakukan susur jalur evakuasi membuktikan jalur evakuasinya sudah benar belum di pemerintah daerah itu. Kemudian rambu-rambunya ada apa enggak, jangan-jangan tidak memiliki sarana itu.
Kalau ternyata kita susur tidak ada sarana mitigasi, kita berikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk segera menyiapkan dan membangun itu. Kita beserta sekolah gempa menyusuri jalur evakuasi untuk membuktikan siap atau tidak pemerintah menghadapi itu.
Apa yang harus dilakukan semua pihak untuk mencegah korban jiwa bencana gempa?
Kita perlu melakukan penguatan literasi dan edukasi bagi masyarakat terkait bahaya gempa bumi, sumber gempa, sejarah gempa, dan cara selamat saat terjadi gempa. Drill atau latihan evakuasi harus digalakkan dengan melakukan latihan gladi lapang secara berkala. Bangunan tahan gempa harus diwujudkan bagi masyarakat, agar jatuhnya korban jiwa dapat ditekan semaksimal mungkin.
Imbauan BMKG kepada masyarakat untuk mengantisipasi gempa atau tsunami?
Ya, jangan pernah percaya pada berita-berita yang bohong, yang dibuat oleh orang yang tidak jelas, yang belum paham sudah memberitakan ini itu tanpa konfirmasi ke BMKG. Itu kan kejadian di Cilegon, mestinya dikonfirmasi ke BMKG maksud ibu kepala itu apa, jangan langsung jadi berita kemudian jadi heboh seperti itu. Ternyata kan enggak nyambung antara yang kita mau dengan yang ditulis media. Ada SE itu kan tidak merujuk pada BMKG.
0 comments:
Post a Comment