![]() |
Anggota Panja Honorer Nakes dan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non-Aparatur Sipil Negara (ASN)
Komisi IX DPR, Putih Sari/Net |
JAKARTA ( Kontak Banten) Roadmap pengangkatan honorer tenaga kesehatan (Nakes) menjadi pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) perlu segera disusun
pemerintah. Hal itu ditegaskan anggota Panja Honorer Nakes dan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi IX DPR,
Putih Sari karena menilai nakes yang belum berstatus PPPK jumlahnya
terlalu banyak.
Maka, perekrutan perlu dibuat beberapa tahap dengan roadmap yang jelas."Infonya, beberapa daerah justru fasilitas kesehatannya diisi mayoritas
nakes honorer. Segera disusun roadmap yang jelas untuk pemenuhan ini
karena pasti berat jika harus dipaksakan tahun depan selesai," kata
Putih Sari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/5).
Rencananya,
pemerintah akan mengangkat honorer menjadi PPPL tahun ini dan tahun
depan seiring berlakunya aturan penghentian rekrutmen pegawai honorer di
tahun 2023.
Karenanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengapresiasi langkah pemerintah.
"Saya
kira maksud pemerintah ini baik untuk mengakomodir tenaga kesehatan
honorer menjadi PPPK. Mereka banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun
dengan beban kerja berat, apalagi ikut berjasa dalam pengendalian
pandemi Covid-19," lanjutnya.
Selain roadmap, sistem rekrutmen pengangkatan nakes honorer menjadi PPPK itu harus memperhatikan pendataan.
Tak
hanya itu, banyak nakes honorer mengeluhkan tidak transparannya
informasi perekrutan PPPK di daerah, terutama masalah pendataan dan
tidak bisa mengakses data kepegawaian di daerah.Untuk itu, Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi IX DPR akan
membahas bersama Kemendagri dan asosiasi pemerintah daerah.
"Secepatnya
Komisi IX DPR RI akan mengkoordinasikan dengan Kemendagri dan
berkomunikasi dengan Asosiasi Pemerintah Daerah dalam rapat Panja,"
tutup Putih Sari.
0 comments:
Post a Comment