Kiprah Badan Pangan Nasional Belum Terlihat Sama Sekali

 

Foto : ISTIMEWA

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, Esther Sri Astuti

JAKARTA  ( Kontak Banten)- Keputusan Presiden membentuk Badan Pangan Nasional pada 2021 lalu dinilai mengobati kerinduan masyarakat karena tingginya ekspektasi pada lembaga tersebut. Sayangnya, setelah hampir setahun berdiri, kinerja Badan Pangan mulai disorot karena belum terlihat sama sekali apa yang telah dikerjakan.

Publik bahkan makin penasaran karena di tengah krisis pangan global, lembaga tersebut sama sekali belum menunjukkan langkah-langkah antisipasi yang akan ditempuh. Jangankan langkah konkret, statemen dari Kepala Badan Pangan Nasional pun hampir tidak terdengar.

Pengamat Sosial Ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, yang diminta pendapatnya, mengatakan kehadiran Badan Pangan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menangani berbagai dinamika tantangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

"Kehadiran Badan Pangan dibutuhkan untuk membuat strategi yang inovatif untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang variabelnya kompleks. Berbagai tantangan dan perubahan yang drastis dan tiba-tiba menuntut antisipasi manajemen strategis, taktis yang efesien dari sebuah badan khusus, sehingga bisa diandalkan di garis depan," kata Surokim.

Manajemen modern, jelasnya, tidak hanya perlu mengembangkan policy dan tindakan yang sifatnya kuratif, tetapi juga preventif yang lebih akurat dan presisi sehingga ketersediaan bahan pangan nasional senantiasa dalam posisi aman, terjamin, agar tidak menimbulkan gejolak.

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan di Indonesia masalahnya dari dulu adalah koordinasi antarlembaga dan integrasi sistem antarlembaga pemerintah.

"Jadi, sangat mungkin bila makin banyak badan/ lembaga pemerintah maka kinerjanya makin tidak jelas karena memang kurang koordinasi antarlembaga, dan tidak ada integrasi program antarlembaga," tegas Esther.

Badan Pangan, jelasnya, seharusnya setara dengan menteri koordinator bertanggung jawab langsung ke Presiden, sehingga lebih mudah mengoordinasi kementerian/lembaga terkait.

Kalau lembaganya kuat, di saat terjadi kenaikan harga beberapa komoditas pangan seharusnya sudah ikut mencermati dan menyusun strategi ke depan. "Ini yang harus dicermati, karena ke depan jika harga komoditas pangan terus meningkat di pasar global, maka ada kecenderungan setiap negara mengurangi ekspornya untuk menjaga kebutuhan dalam negeri," katanya.

Kalau produsen membatasi ekspor, negara yang kebergantugan impor pangannya sangat tinggi akan lebih mudah goyah, krisis pangan tidak akan terhindarkan.

Stok pangan domestik akan terganggu karena impor dari negara lain akan berkurang. "Harga pangan domestik pun akan meningkat tajam. Oleh karena itu, upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri dengan swasembada pangan menjadi sangat penting untuk mengurangi kebergantungan impor pangan," katanya.

Persiapkan Infrastruktur

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khoiron, sebelumnya menyoroti kinerja Badan Pangan Nasional yang dinilai lamban, bahkan belum menunjukkan sikap sama sekali dalam mengatasi permasalah pangan dalam negeri karena kenaikan harga beberapa komoditas bahan pokok.

Badan Pangan diakuinya butuh waktu untuk melakukan penyesuaian, namun mereka harus segera mempersiapkan infrastruktur agar bisa segera jalan. Begitu pula sumber daya manusianya semestinya harus diisi para praktisi yang cepat mengeksekusi kebijakan, ketimbang merekrut para konseptor yang tidak membuat langkah konkret.