Selasa, 21 Juni 2022

Pimpinan KPK: Biaya Jadi Calon Bupati Rp 30 M, 80 Persen Didapat dari Sponsor

 


JAKARTA ( Kontak Banten)  Biaya untuk menjadi calon bupati/walikota mencapai Rp 20 hingga 30 miliar. Sumber dananya berasal dari sponsor, yaitu pelaku usaha di daerah masing-masing. Begitu kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat memberikan pembekalan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani dan 73 pengurus DPP dan DPD Gerindra lainnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang (20/6).

Data Alexander ini didasarkan pada survei bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Intinya, data ini mengungkap bahwa biaya politik di Indonesia sangat mahal.


"Kemendagri dan juga KPK mengonfirmasi, calon kepala daerah tingkat II (Bupati/Walikota) itu paling tidak harus mengalokasikan dana Rp 20 hingga 30 miliar, belum tentu menang. Ini hanya untuk mencalonkan supaya terpilih sebagai calon, belum tentu menang," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (20/6).

Sementara jika ingin memenangkan pertarungan di tingkat Bupati/Walikota kata Alex, membutuhkan dana sebesar Rp 50 hingga 75 miliar.

"Mungkin hal yang sama juga terjadi pada anggota legislatif, mungkin gak sebesar itu. Dan betul bahwa biaya itu tidak dikeluarkan dari kantong sendiri. 80 persen mereka mendapatkan sponsor, utamanya dari pelaku usaha di daerah tersebut," kata Alex.

Selain itu kata Alex, KPK juga melakukan survei terhadap para sponsor dan pendonor dana pencalonan kepala daerah. Hasilnya, para sponsor juga berharap timbal balik ketika calon yang didukung memenangkan pertarungan.

"Mereka berharap juga ketika calon yang didukung itu menang, paling tidak nanti kalau ikut lelang tender proyek di daerah itu dimenangkan. Atau paling tidak kalau daerahnya itu kaya sumber daya alam, perizinan itu juga dipermudah. Itu survei kami, jadi tidak gratis," terang Alex.Data itu, sambungnya, sesuai dengan data penindakan yang dilakukan KPK sejak KPK berdiri pada 2003 hingga saat ini. Di mana, lebih dari 300 anggota parlemen, 20 gubernur, 140 bupati/walikota, 30 menteri dan banyak lagi tokoh-tokoh politik yang menjadi tersangka di KPK.

"Ini kan jumlah yang luar biasa. Dan ya kami kadang-kadang merasa, mereka yang bermasalah dengan KPK itu merasa hanya apes. Karena apa? Yang lain sebetulnya juga sama saja Pak Alex, hanya mereka mungkin lebih rapih dalam melakukan atau belum ketahuan. Yang lebih paham bapak-bapak," pungkas Alex
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

IKLAN HUT BYANGKARA 2022 DPRD KOTA SERANG

Pemanasan Global 2022

Pemanasan Global 2022

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

SELAMAT HUT BYANGKARA KE 76

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Jadilah Penerus Bangsa Yang Peduli

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Menikmati Hidup itu Bersyukur

Bergerak Tumbuh Bersama

Bergerak Tumbuh Bersama

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

Berbuat Baiklah Karena Senyum Pun Ibadah

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

iklan Ucapan Kementrian Dalam Negeri

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

AWAS BAHAYA LATEN KORUPSI

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Kata Motifasi Koran Kontak Banten

Mau Kirim Tulisan Artikel Klik aja

TV KONTAK BANTEN

MOTO KAMI


Sekecil APAPUN Yang Anda Perbuat Akan Menjadikan Cermin Kami untuk Maju

BARCODE INFO KERJA KLIK

TV KONTAK BANTEN

Silakan Pesan Buku Catatan Kehidupan Ali

Berita Populer

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

Bergerak Kita Bangkit untuk Indonesia

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

BERIKAN SENYUM UNTUK MU INDONESIA

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL

iklan Ucapan isra Miraj 2022

iklan Ucapan isra Miraj 2022

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

AYO SELAMATKAN BUMI KITA

PRAJA MUDA JIWA MUDA

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

IKLAN UCAPAN HARI PERS 2022

PROMOSI BERSAMA

SELAMAT HUT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

BERGERAK DAN BERGERAK

Portal Kementrian Kemlu Indonesia

Seputar Parlemen

INFO KPK JAKARTA

INFO ICW NASIONAL KLIK

Salam Damai Untuk Indonesia

Koran Bahasa Ingeris

Layanan Kota Tangerang Selatan BPHTB

Kementrian

Susunan Redaksi

Kementrian PU

Support