Disorot Dunia! Kenaikan BBM RI Dinilai Media Amerika sampai Timur Tengah jadi Masalah 'Politik Sensitif'

 

JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Indonesia menarik perhatian  media asing

Tak hanya media asia seperti The Straits Times dan Channel News Asia asal Singapura, Bangkok Post asal Thailand, outlet berita Amerika Serikat seperti The Associated Press serta media Timur Tengah Al Arabiya turut menyoroti kenaikan BBM di tanah air.

AP menulis laporan yang menyoroti kenaikan berbagai jenis BBM sekitar 30 persen di setelah pemerintah mengurangi lonjakan anggaran subsidi.

"Harga bahan bakar naik sekitar 30 persen di seluruh Indonesia pada hari Sabtu setelah pemerintah mengurangi anggaran subsidi, yang membuat inflasi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu termasuk yang terendah di dunia," bunyi laporan AP.

Laporan yang juga ditayangkan portal berita AS, ABC News itu juga memberitakan perihal narasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran seperti disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dia (Jokowi) mengatakan bahwa aliran subsidi ke masyarakat tidak tepat sasaran - sekitar 70 persen dari subsidi menguntungkan kelas menengah dan atas - dan pemerintah memutuskan untuk meningkatkan bantuan sosial," tulis AP seperti dikutip ABC News.

"Dia (Sri Mulyani) mengatakan pemerintah juga akan menghabiskan 9,6 triliun rupiah ($644 juta) untuk bantuan gaji kepada sekitar 16 juta pekerja bergaji rendah, dan Rp2,17 triliun ($145 juta) akan digunakan untuk mensubsidi biaya transportasi, terutama untuk pengemudi ojek dan nelayan," tulis AP.

Laporan itu lantas ditutup dengan menyebut harga BBM sebagai isu politik sensitif merujuk pada dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM di Indonesia pada masa lampau

"Harga bahan bakar merupakan isu politik sensitif yang dapat memicu kenaikan harga lainnya dan berisiko menimbulkan protes mahasiswa. Pada tahun 1998, kenaikan harga memicu kerusuhan yang membantu menggulingkan diktator lama Suharto."

Senada dengan AP, portal berita Uni Emirat Arab Al Arabiya turut menyebut harga BBM sebagai masalah politik yang sensitif yang kenaikannya memiliki implikasi besar bagi rumah tangga dan usaha kecil.

"Kenaikan harga bahan bakar terakhir terjadi pada 2014, beberapa bulan setelah Jokowi menjabat, yang bertujuan untuk membebaskan ruang fiskal. Hal itu memicu protes di seluruh nusantara. Serikat pekerja sebelumnya mengancam akan mogok jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan harga BBM," bunyi berita Al Arabiya.

Mengenai dampak, kantor berita AS Associated Press, turut mengemukakan langkah bantuan yang akan diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam laporannya Sri mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan tunai Rp150.000 untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar pada 20,6 juta keluarga miskin hingga akhir tahun. Total biaya pemberian bantuan tersebut sebesar Rp 12,4 triliun yang akan direalokasi dari anggaran subsidi energi.