BEM Nusantara Banten Soroti Anggaran Tenaga Ahli di Setwan Banten

 

 

SERANG, KONTAK BANTEN – Persoalan besarnya anggaran belanja tenaga ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menjadi sorotan. Kali ini, anggaran tenaga ahli di Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Banten dipertanyakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten.

Berdasarkan data postur APBD Banten 2026 yang diterima BEM Nusantara Banten, anggaran untuk tenaga ahli di Setwan Banten tercatat sekitar Rp19,294 miliar.

Koordinator BEM Nusantara Banten, M Qolby Yusuf, kemudian melakukan audiensi dengan Sekretariat DPRD Banten untuk meminta penjelasan mengenai jumlah tenaga ahli, mekanisme rekrutmen hingga penggunaan anggaran tersebut.

“Kami mendapatkan data untuk tenaga ahli di Setwan ada 673 orang dengan anggaran sebesar Rp19,294 miliar. Bagaimana ini kejelasannya?” tanya Qolby saat audiensi di ruang Sekretaris DPRD Banten, Selasa (11/8/2026).

BEM Pertanyakan Rekrutmen dan Gaji Tenaga Ahli

Selain jumlah tenaga ahli dan besaran anggaran, BEM Nusantara Banten juga mempertanyakan mekanisme perekrutan tenaga ahli di lingkungan DPRD Banten.

Menurut Qolby, informasi mengenai proses rekrutmen, latar belakang pendidikan, keahlian hingga besaran pembayaran setiap tenaga ahli perlu diketahui publik.

“Kami juga ingin tahu bagaimana mekanisme perekrutannya, pembayaran gajinya, keahliannya, pendidikannya, nama-namanya siapa saja. Karena ini untuk kepentingan publik agar transparansi informasi ini berjalan,” ujarnya.

BEM Nusantara Banten menilai keterbukaan informasi diperlukan mengingat anggaran tenaga ahli bersumber dari APBD yang berasal dari uang masyarakat.

Setwan Banten Bantah Ada 673 Tenaga Ahli

Sekretaris DPRD Banten Subhan Seriabudhi memberikan klarifikasi terhadap data yang disampaikan BEM Nusantara Banten.

Menurut Subhan, data yang diterima BEM dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan terdapat kesalahan dalam pencatatan.

Ia menyebut jumlah tenaga ahli di lingkungan DPRD Banten bukan 673 orang, melainkan 204 tenaga ahli.

“Tadi disebutkan ada 673 orang tenaga ahli, sebenarnya di DPRD hanya ada 204 tenaga ahli. Untuk anggarannya juga enggak sampai Rp19,294 miliar, tetapi hanya Rp16,270 miliar. Itupun untuk 901 kegiatan,” kata Subhan.

Subhan juga menjelaskan bahwa keberadaan tenaga ahli disesuaikan dengan kebutuhan anggota DPRD Banten.

Menurutnya, proses tersebut dilakukan berdasarkan pembahasan dan evaluasi serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga Ahli DPRD Banten Minimal Berpendidikan S1

Terkait kualifikasi pendidikan, Subhan memastikan seluruh tenaga ahli di lingkungan DPRD Banten memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Jadi tenaga ahli ini sesuai kebutuhan dari anggota DPRD Banten dan semuanya berdasarkan pembahasan dan evaluasi. Saya juga pastikan semua tenaga ahli di DPRD Banten pendidikannya minimal S1,” tandasnya.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan mahasiswa terkait jumlah, mekanisme perekrutan serta kualifikasi tenaga ahli yang bekerja di lingkungan DPRD Banten.

Total Anggaran Tenaga Ahli Pemprov Banten Capai Rp55,47 Miliar

Sebelumnya, persoalan tenaga ahli juga menjadi perhatian setelah muncul data mengenai besarnya anggaran belanja tenaga ahli di lingkungan Pemprov Banten.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran belanja tenaga ahli Pemprov Banten pada 2026 mencapai sekitar Rp55,47 miliar.

Anggaran tersebut meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2024, belanja tenaga ahli tercatat sekitar Rp38 miliar.

Kemudian pada 2025, anggaran tersebut meningkat sekitar Rp14,38 miliar menjadi Rp52,38 miliar.

Pada 2026, anggaran kembali meningkat sekitar Rp3,09 miliar menjadi Rp55,47 miliar.

Dengan demikian, dalam kurun dua tahun, terjadi peningkatan anggaran belanja tenaga ahli lebih dari Rp17 miliar.

Sejumlah OPD Alokasikan Anggaran Miliaran Rupiah

Anggaran tenaga ahli tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten.

Selain Setwan Banten yang tercatat memiliki alokasi sekitar Rp19,294 miliar berdasarkan data yang dipersoalkan dalam audiensi, sejumlah OPD lain juga memiliki anggaran tenaga ahli cukup besar.

Di antaranya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sekitar Rp6,359 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sekitar Rp5,571 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sekitar Rp4,988 miliar.

Kemudian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sekitar Rp2,690 miliar, Badan Pendapatan Daerah sekitar Rp2,392 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sekitar Rp1,909 miliar, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekitar Rp1,888 miliar.

Dinas Kesehatan tercatat sekitar Rp1,702 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sekitar Rp1,075 miliar, dan Dinas Pemuda dan Olahraga sekitar Rp1,055 miliar.

Sementara Dinas Pariwisata memiliki alokasi sekitar Rp691 juta, Badan Kepegawaian Daerah sekitar Rp657 juta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sekitar Rp613 juta, Dinas Pertanian sekitar Rp570 juta, Biro Administrasi Pimpinan sekitar Rp575 juta, serta Biro Umum sekitar Rp313 juta.

Sejumlah OPD lainnya juga mengalokasikan anggaran tenaga ahli, antara lain Badan Penghubung sekitar Rp23 juta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekitar Rp33 juta, Satpol PP sekitar Rp50,4 juta, Inspektorat sekitar Rp86,5 juta, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa sekitar Rp32 juta.

Tenaga Ahli Tersebar di Berbagai Bidang

Data yang dihimpun sebelumnya juga menyebut terdapat tenaga ahli yang ditempatkan pada berbagai bidang, mulai dari teknologi informasi (IT), surveyor, konsultan, pendamping sosial hingga tenaga ahli pada sejumlah lembaga pemerintahan.

Sedikitnya terdapat sekitar 258 tenaga ahli IT dan surveyor yang tersebar di delapan OPD Pemprov Banten.

Rinciannya, Dinas Ketahanan Pangan memiliki dua tenaga ahli IT, Dinas Kominfo 41 orang, DPMPTSP 14 tenaga ahli IT dan surveyor, Dispora 33 tenaga ahli IT, serta Dinas Pariwisata 14 tenaga ahli.

Kemudian Dinas ESDM tercatat memiliki 112 tenaga ahli IT dan surveyor, Sekretariat Daerah sekitar 14 tenaga ahli IT, serta Bapenda sebanyak 28 tenaga ahli IT.

Jumlah tersebut belum mencakup tenaga ahli dari berbagai bidang lainnya.

Anggaran Naik Saat APBD Menurun

Besarnya anggaran tenaga ahli juga menjadi perhatian karena terjadi peningkatan belanja tenaga ahli ketika nilai APBD Provinsi Banten justru mengalami penurunan.

Pada 2024, APBD Provinsi Banten tercatat sekitar Rp11,73 triliun, dengan anggaran tenaga ahli sekitar Rp38 miliar.

Pada 2025, APBD turun menjadi sekitar Rp10,50 triliun, namun anggaran tenaga ahli justru meningkat menjadi Rp52,38 miliar.

Kondisi serupa kembali terjadi pada 2026. APBD Banten turun menjadi sekitar Rp10,27 triliun, sementara anggaran tenaga ahli meningkat menjadi Rp55,47 miliar.

Anggaran jasa tenaga ahli tersebut tersebar dalam sekitar 184 paket pekerjaan di berbagai OPD.

Mayoritas anggaran digunakan untuk kebutuhan tenaga ahli bidang informatika, konstruksi, perlindungan perempuan dan anak, serta berbagai bidang teknis lainnya.

Besaran pembayaran tenaga ahli juga bervariasi, mulai dari sekitar Rp3,5 juta, Rp6 juta hingga Rp12 juta per orang per bulan, tergantung bidang dan kebutuhan pekerjaan.

Sorotan terhadap anggaran tersebut kini tidak hanya menyangkut besaran dana, tetapi juga transparansi mengenai jumlah tenaga ahli, mekanisme rekrutmen, kualifikasi, jenis pekerjaan, hingga hasil yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Dengan adanya audiensi BEM Nusantara Banten dan klarifikasi dari Sekretariat DPRD Banten, persoalan tersebut kembali membuka ruang bagi Pemprov Banten untuk memberikan informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran tenaga ahli yang bersumber dari APBD.(TIM ONE)