 |
Ketua KPK, Firli Bahuri dalam kegiatan PKN Tingkat I Angkatan LVI Tahun 2023 di ASN Corporate University/RMOL |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan
efisien sangat diperlukan sebagai langkah awal membentuk reformasi
birokrasi yang transparan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Firli Bahuri dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)
Tingkat I untuk struktural kepemimpinan pratama dan madya Angkatan LVI
Tahun 2023 di ASN Corporate University, Lembaga Administrasi Negara
(LAN) RI, Jakarta, Kamis (2/3).
Dalam acara yang bertajuk "Etika
dan Integritas Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" ini,
Firli mengatakan, penyelenggara negara saat ini menghadapi berbagai
tantangan yang kian kompleks, utamanya dalam menjalankan peran sebagai
unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan."Untuk melewati berbagai tantangan tersebut, peserta PKN perlu melakukan
strategi pembangunan integritas melalui tiga komponen," ujar Firli.
Tiga
komponen tersebut, yaitu memperkuat kepemimpinan dan membentuk agen
perubahan dan menggiatkan pembangunan integritas individu dengan
integritas organisasi.
Ketiga, membangun dan memperbaiki sistem dan penguatan kapasitas kepemimpinan melalui knowledge sharing, diklat, mentoring, coaching, konsultasi, serta pemberian reward.Selain itu, Firli menilai, bertindak secara konsisten antara apa yang
dikatakan dengan tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut, adalah
syarat mutlak untuk bersikap antikorupsi. Termasuk, menjalankan
integritas sesuai dengan sumpah dan janjinya saat mengemban jabatan.
"Selain
mengembangkan kompetensi melalui PKN ini, peserta sebagai calon
pemimpin yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama
maupun Madya, harus kolaboratif dengan menjunjung etika dan integritas
kepemimpinan," jelas Firli.
Firli menilai, kerawanan tindak
pidana korupsi yang sering terjadi pada kepemimpinan penyelenggaraan
pemerintahan, sering dipicu karena adanya benturan kepentingan. Berbagai
tugas yang seharusnya diemban demi kepentingan masyarakat dan negara,
berujung untuk memperkaya diri sendiri.
Dari contoh kasus
tersebut kata Firli, dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan,
memengaruhi pikiran secara sadar atau di bawah sadar.
Oleh
karenanya, 31 peserta PKN dalam kegiatan ini harus mampu mengelola
kebijakan yang menjadi tanggung jawab instansi dan lintas sektor dengan
mengedepankan sinergi antar unit atau instansi.
"Namun jika
melihat RPJMN 2020-2024, kita memiliki tantangan yang lebih besar.
Karenanya dibutuhkan percepatan dalam hal pengembangan kemampuan
berpikir holistik dalam menyelesaikan isu kebijakan nasional yang
bersifat strategis dan membangun jejaring kebijakan, baik secara
nasional, regional maupun internasional, untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa," pungkas Firli.
Dalam
kesempatan yang sama, Kepala LAN, Adi Suryanto menyampaikan
apresiasinya kepada KPK yang telah memberikan edukasi terkait etika dan
integritas para calon JPT Pratama maupun Madya.
Dengan adanya
pembekalan dari KPK mengenai etika dan integritas kepemimpinan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, Adi berharap, dapat membentuk ASN yang
profesional, sehingga ikhtiar bersama mewujudkan birokrasi berkelas
dunia dapat terlaksana."Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam berbagai kesempatan, bahwa
kompetensi jabatan manajerial menjadi syarat menduduki jabatan strategis
dalam organisasi. Untuk itu, etika dan integritas seorang ASN juga
harus dibekali selain melalui PKN ini," kata Adi
0 comments:
Post a Comment