Ormas LMPI Gelar Aksi Demo Di Kantor Kejati Banten

 

 SERANG KONTAK BANTEN-  Puluhan massa dari Gerakan Massa Anti Korupsi ( Gemako ) dan Ormas Laskar Merah Putih Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kejaksaan Tinggi Banten, pada Kamis ( 16/03/2023 ). Massa aksi menilai bahwa Kejati Banten lemah dalam menangani kasus korupsi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, puluhan massa aksi membentangkan spanduk berisi tuntutan, terutama terkait lambannya laporan dugaan korupsi Kasus dugaan Korupsi Paving Blok di Dinas PRKP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 senilai ratusan milyar, Dugaan Korupsi di Dinas Kelautan Perikanan  Provinsi Banten seperti  Kasus pengadaan Docking yg di duga fiktif  senilai Rp.1,25 Milyar serta Pembangunan Breakwater Tahun Anggaran 2022 senilai  Rp.14,6 Milyar

 

Kordinator Lapangan  Aksi Faisal Rizal, SH meminta pihak Kejaksaan Tinggi Banten yang saat ini dikomandani  Dr. Dikdik Farhan agar bersikap transparan dan serius dalam penanganan kasus kasus korupsi di Provinsi Banten. 

 

Karena selain kasus terkini, ada juga perkara Korupsi Hibah Ponpes Tahun Anggaran  2020 dan perkara korupsi Bank Banten yang secara fakta hukum di persidangan hakim juga mintakan pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab tapi belum di tindak lanjuti  oleh Penyidik Kejati Banten 

 

" Kami meminta Pihak Kejati Banten untuk serius dan transparan mengusut Kasus Kasus Korupsi yang terjadi di Pemprov Banten, mulai dari Kasus Proyek PSU berupa pekerjaan pemasangan Paving Blok di Dinas PRKP Banten , Dugaan Korupsi Proyek Breakwater di DKP Banten , serta Kasus kasus yang telah kami laporkan." Kata Faisal. 

 

Ditambahkannya pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan laporan resmi terkait persoalan di atas akan tetapi pihak Kejati Banten sepertinya slow respon. 

 

" Kita berharap dan selalu berdoa bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, setia dengan sumpah janjinya selaku jaksa, dan mementingkan kepentingan rakyat di atas segala nya." Ujarnya. 

 

Selain itu, Faisal Rizal juga meminta Kajati Banten melakukan evaluasi terkait kinerja Aspidsus dan Assintel yang dinilai lamban dan tidak proaktif terhadap laporan masyarakat. 

 

"Penilaian kinerja Pegawai Kejaksaan memang ada pada Pimpinan Kejaksaan , tapi selaku masyarakat kami juga dengan keterbatasan kami memiliki hak untuk control akan kinerja pejabat negara." Pungkas Faisal.