KUA PPAS APBD Perubahan 2023 Kota Tangerang Disahkan, Proyeksi Pendapatan Daerah Terkoreksi

 

 

 TANGERANG(KONTAK BANTEN)—DPRD Kota Tangerang baru saja mengesahkan  Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran  Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2023, Kamis (10/06/2023) siang dalam rapat paripurna.

Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam penetapan KUA PPAS APBD Perubahan 2023 ini  adalah terjadinya koreksi proyeksi pada pos pendapatan daerah. Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangerang yang disampaikan dalam rapat  paripurna kali ini, pendapatan daerah Kota Tangerang pada perubahan tahun anggaran 2023  mengalami penurunan sebesar Rp 105, 326 miliar dari yang semula Rp 4,560 triliun pada  anggaran murni menjadi Rp 4.455 trilun setelah anggaran perubahan. Perubahan ini setara  dengan 2,31 persen.

Secara ringkas, pos-pos pendapatan dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah  (PAD) dari yang semula Rp 2,184 triun mengalami penurunan sebesar Rp 110, 326  miliar atau 4,81 persen. Ada pun pajak daerah yakni sebesar Rp 1,92 triliun, retribusi daerah  Rp 56,690 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp 14, 49 miliar, lain-lain PAD  yang sah sebesar Rp 188, 781 miliar.

Pada pos pendapatan transfer disepakati sebesar Rp 2,270 triliun pada  anggaran perubahan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 5 miliar dari yang semula Rp 2,265  triliun pada APBD murni 2023 atau jika dipersentasekan meningkat 0,22 persen.

Ada pun untuk rencana belanja daerah Kota Tangerang telah disepakati dalam KUA PPAS  APBD Perubahan 2023 adalah sebesar Rp 4,958 trilun, mengalami penurunan sebesar Rp 143,  153 miliar atau  2,81 persen. Dengan demikian terdapat defisit sebesar Rp 602, 603 miliar  yang ditutupi dari penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Tengku Iwan Jayasyah Putra  mengatakan, secara prognosis dalam satu semester, serapan anggaran Pemkot Tangerang  sudah mencapai 50 persen.  “Lalu harus dilihat kemampuan pendapatan, barulah kita bisa menghitung kegiatannya, jangan  sampai kegiatan kita kurang. Justru saya mengingatkan begini, kan untuk kegiatan fisik rata-rata  belum dimulai, sementara kita justru sudah masuk di anggaran perubahan dikhawatirkan di  akhir tahun dua-duanya malah nanti yang APBD murni maupun perubahan tidak selesai,” ungkapnya.

Namun begitu, dia mengatakan para wakil rakyat Kota Tangerang tetap mendorong pihak eksekutif agar bisa memaksmimalkan pendapatan. “Melalui potensi yang ada, misalnya di beberapa  retribusi yang ada kita dorong untuk dicek lagi agar lebih maksimal seperti parkir dan lain sebagainya,”  pungkasnya.

Sementara Wali kota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan, hal yang mendasari adanya  penurunan target pada pos pendapatan daerah dalam KUA PPAS APBD Perubahan 2023 ditetapkan  setelah lewat berbagai pertimbangan.

“Pertama waktu kita pasang (target) pada APBD 2023  murni itu naik dengan tujuan mengurangi SILPA. Jadi kegiatan akhir tahun bisa optimal dan  SILPA turun, walau pun di tahun 2024 kita terus terang butuh SILPA yang berfungsi untuk  biaya operasional. Nah, setelah pertengahan tahun kita evaluasi, ternyata banyak target yang  terlalu tinggi.  Jadi kita sesuaikan lagi,” ujarnya.

Namun demikian Arief menjelaskan, kendati terjadi penurunan target Pemkot Tangerang akan  semaksimal mungkin mengejar target tersebut.Saat disinggung pos mana saja yang ternyata  “over target”, Arief menyebut hampir semua.  “Mulai dari PBB-P2, pajak hotel, pajak restoran, parkir dan sebagainya. Karena kalau nggak  begitu ya nggak bisa disusun kegiatan, makanya ditinggiin (target pendapatan), lalu di pertengahan tahun kita  evaluasi mana kegiatan yang tidak bisa laksanakan, mana yang tidak terserap dan belum  terserap optimal itu dimanfaatkan lagi untuk kegiatan di akhir tahun,” pungkasnya.