Sekda Cilegon Aziz Setia Ade Putra : TPP ASN Cilegon 2027 Dipangkas hingga 15 Persen, Pemkot Hemat Rp44 Miliar

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra

KOTA CILEGON KONTAK BANTEN — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memastikan akan menerapkan kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2027.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Aziz Setia Ade Putra mengatakan, pemangkasan TPP dilakukan secara variatif berdasarkan kelas jabatan dan kinerja pegawai.

Menurut Aziz, kebijakan tersebut diambil untuk membenahi struktur TPP yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan beban tanggung jawab dan risiko pekerjaan masing-masing pegawai.

“Kebijakan ini diambil untuk membenahi struktur TPP sebelumnya yang dinilai kurang pas, agar beban tanggung jawab dan risiko pekerjaan sebanding dengan besaran TPP yang diterima pegawai,” kata Aziz saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/10/2026).

Besaran Pemangkasan TPP ASN Cilegon

Aziz menjelaskan, terdapat tiga kelompok pemangkasan TPP yang akan diberlakukan pada 2027, yakni:

• Kelas jabatan di bawah 7: dipangkas 7 persen.
• Kelas jabatan 7, 8, 9 dan 10: dipangkas 10 persen.
• Kelas jabatan di atas 11: dipangkas 15 persen.

Pemangkasan tersebut, kata Aziz, dibuat secara variatif agar struktur pemberian TPP dapat lebih proporsional.

Ia mencontohkan, sebelumnya terdapat pegawai yang memiliki risiko pekerjaan cukup tinggi tetapi menerima TPP lebih rendah dibandingkan tenaga fungsional yang dinilai memiliki risiko pekerjaan lebih kecil.

“Pemangkasan secara variatif ini bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan struktur TPP sebelumnya, seperti adanya pegawai yang memiliki risiko pekerjaan namun mendapatkan TPP lebih rendah dibandingkan tenaga fungsional yang tidak memiliki risiko,” jelasnya.

Pemkot Cilegon Estimasi Hemat Rp44 Miliar

Mantan Kepala Diskominfo Kota Cilegon itu menyebut, kebijakan pemangkasan TPP tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran belanja pegawai sekitar Rp44 miliar dengan skema pembayaran selama 13 bulan.

Sementara itu, pengeluaran TPP rutin di lingkungan Pemkot Cilegon saat ini berada di kisaran Rp30 miliar per bulan.

Aziz mengatakan, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Cilegon merespons besarnya porsi belanja pegawai dalam struktur anggaran daerah.

Pemangkasan TPP Disebut Bersifat Sementara

Menurut Aziz, kebijakan pemangkasan TPP juga merupakan tindak lanjut atas masukan dari kalangan mahasiswa dan DPRD Kota Cilegon terkait kondisi keuangan daerah.

Ia bersama Wali Kota Cilegon Robinsar mengimbau seluruh ASN untuk memahami kondisi keuangan daerah dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah.

“Kebijakan pemangkasan TPP ini untuk merespons porsi belanja pegawai yang sudah cukup besar, sekaligus menindaklanjuti masukan dari kalangan mahasiswa dan dewan (DPRD),” ujar Aziz.

Aziz menegaskan, kebijakan tersebut diharapkan hanya bersifat sementara. Pemangkasan TPP juga tidak boleh berdampak terhadap kualitas pelayanan publik maupun profesionalisme ASN.

“Saya dan Pak Wali Kota, Robinsar mengimbau seluruh ASN untuk menumbuhkan rasa empati dan menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Kebijakan pemangkasan ini diharapkan bersifat sementara tanpa mengurangi komitmen profesionalisme, serta ditegaskan agar tidak sampai menurunkan kinerja pelayan publik,” pungkasnya.(TIM)