JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) tengah berupaya menangani kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang menjadi bagian dari program tematik pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani mengatakan yang dimaksud kemiskinan ekstrem adalah perolehan pendapatan per hari per Kepala Keluarga (KK) di bawah Rp14 ribu.
Untuk itu, tahun 2024, Pemprov Banten menargetkan pendapatan masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem bisa meningkat di atas jumlah tersebut.
"Kita targetkan menjadi Rp28 ribu per hari, sehingga tidak lagi masuk kategori kemiskinan ekstrem," ujarnya, Senin 26 Februari 2024.
Masyarakat dengan pendapatan Rp28 ribu per hari nantinya masuk dalam kategori keluarga miskin, di mana masih bisa makan sehari tiga kali, namun belum lengkap.
"Tahun 2024 nanti tidak ada lagi orang-orang Banten yang pendapatannya di bawah Rp14 ribu, sudah masuk Rp28 ribu itu masuk dalam kelompok miskin," jelas Mahdani.
Adapun strategi menurunkan kemiskinan ekstrem tersebut, Pemprov memiliki persediaan beras sampai 1.400 ton untuk dibagikan pada masyarakat. Termasuk program Bappenas di Banten yaitu penyaluran beras, ayam, telur ayam dan lainnya.
"Provinsi juga terus program itu setok beras cukup, jangan sampai masuk dalam kemiskinan ekstrem," kata Mahdani.
Pemprov pun memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (TKPK) dan juga 17 OPD yang turut membantu melakukan penanganan kemiskinan ekstrem, yang tergabung dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kemudian, peningkatan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung tidak hanya berupa uang, melainkan ada berupa beras, ikan, pembangunan jalan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, bedah rumah dan lainnya.
"Peningkatan BLT ada di Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan beras, ikan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) pembangunan jalan lingkungan. Pemberdayaan ekonomi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), termasuk bedah rumah itu di BLT," ucapnya.
Selain itu, turut pula digalakkan program padat karya di Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota, berupa pembangunan jalan lingkungan agar membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat.
"Bagaimana kegiatan di Provinsi ke padat karya agar ada kesempatan
kerja oleh masyarakat misalnya pembangunan jalan lingkungan," jelasnya.
Selanjutnya, melalui penanganan kawasan kumuh dimana dari 0 sampai 10.000 hektar jadi kewenangan Kabupaten/Kota. Sementara kewenangan Provinsi dari 10.000 hektar sampai 15.000 hektar.
"Bedah rumah kita bisa tangani semua. Mau bedah rumah, bantuan talut, bantuan pembangunan jalan, itu kita beresin. Nah itu melalui DPRKP. Itu sudah kita tangani juga, bantuan drainase dan lain-lain melalui DPRKP," sambungnya.
Sementara itu, tahun 2024 ini, ada 247 rumah masyarakat yang tidak layak huni akan dibangun kembali dalam program bedah rumah.
Selanjutnya membangun jamban keluarga sebagai bagian pencegahan stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrem. Juga turut membangun listrik desa (Lisdes).
"Membangun kloset-kloset jamban keluarga, itu juga berfungsi untuk cegah stunting dan berfungsi untuk penanganan kemiskinan ekstrem," terang Mahdani.
0 comments:
Post a Comment