Presiden PKS, Ahmad Syaiku, terus menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra

 

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN)  - PKS tampaknya harus lebih bersabar. Keinginan partai yang dikomandoi Ahmad Syaikhu itu untuk gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum membuahkan hasil.

Presiden PKS, Ahmad Syaiku, terus menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra untuk bertemu Presiden terpilih Prabowo. Ia berharap, ada kesepakatan untuk bertemu.

"Ada komunikasi-komunikasi dengan Gerindra, Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan nantilah, pada akhirnya akan ada hal-hal yang mungkin akan diumumkan juga," ujar Syaikhu.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani mengaku, telah menerima sinyal dari PKS untuk bertemu Prabowo. Ia mengenang dukungan PKS kepada Prabowo pada dua Pilpres: 2014 dan 2019.

Hanya saja, gayung belum bersambut. Kata Muzani, pertemuan dengan PKS belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, Prabowo masih mencari momentum yang tepat.

"Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu dan sedang mencari momentum yang tepat," ungkap Muzani di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (4/5/2024).

Apakah hal itu karena ada penolakan, khususnya dari Partai Gelora? Muzani menegaskan, apa yang ada di media tidak seperti yang ia ketahui. "Saya tidak melihat Gelora menolak," tegas Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gelora Mahfuz Sidik tidak ingin PKS bergabung dalam gerbong Prabowo-Gibran. Sebab, selama ini PKS telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur tersebut.

Prabowo sering menekankan keberlanjutan pembangunan. Sedangkan PKS menolak program strategis yang sudah dibangun Presiden Jokowi, seperti Ibu Kota Negara (IKN). PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Tak sampai di situ. Mahfuz menuturkan, PKS juga sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024. "Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyerahkan, urusan PKS ke Prabowo. Ia memastikan, PAN kan patuh terhadap kebijakan Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Itu semuanya adalah hak prerogatif presiden yang secara konstitusional menjadi kewenangan beliau. Jadi, PAN tidak ikut pada wilayah itu, tidak masuk pada wilayah itu, dan menyerahkan sepenuhnya pada beliau," tutur Viva.

Ia mengatakan, dengan sikap Partai NasDem dan PKB yang bergabung, maka koalisi ini sangat besar. Koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki 417 dari 580 kursi di DPR atau sekitar 71,89 persen.

Senada dikatakan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menghormati, sikap masing-masing partai politik. Termasuk sikap PKS pasca proses politik dan hukum pemilu berakhir.

Secara empiris, publik mengetahui, Gerindra dan PKS pernah menjalin kerja sama politik. Dengan begitu, Kamhar menilai, opsi-opsi selalu terbuka. Dalam urusan ini, Demokrat menyerahkan ke Prabowo selaku pemimpin koalisi.

"Kami menghormati dan menghargai langkah yang ditempuh Pak Prabowo selaku presiden terpilih yang terus bergerak dan berikhtiar merangkul semua pihak," tutur Kamhar.

Ia meyakini, Prabowo paham tantangan kepemimpinan ke depan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, butuh peran serta dan keterlibatan seluruh putra dan putri terbaik bangsa dalam sebuah orkestrasi kepemimpinan yang tepat.

Terkait jatah kabinet, pimpinan partai politik pengusung yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju telah memberikan masukan dan usulan. "Namun, berapa jatah menteri dan siapa-siapa saja yang menduduki setiap pos kementerian, ini menjadi hak prerogatif Pak Prabowo," tukas Kamhar.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, kemungkinan PKS bergabung dengan Prabowo masih terbuka. Asalkan terjalin komunikasi antara Prabowo dengan PKS.

"Sementara PKS masih bertepuk sebelah tangan. Mengingat, Prabowo kemarin belum bisa hadir dalam acara halal bihalal di DPP PKS, dan masih muncul penolakan dari Gelora," ulas Baskoro.

Sehingga prasyarat untuk PKS merapat masih menunggu respon Prabowo. Selain itu, PKS juga harus dapat izin dari Majelis Syuro.

"Artinya terbit sebuah pertanyaan fundamental, apakah dalam waktu dekat PKS akan berkunjung ke Kertanegara atau Prabowo bersilaturahim ke Markas PKS?" pungkasnya.