 |
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publilk DPP IMM, Ari Aprian Harahap (SinPo.id/ dok. Pribadi) |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menjadi sorotan usai mengeluarkan buku 'Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra'. Di dalamnya berisi rekomendasi buku sastra sesuai jenjang pendidikan dari SD hingga SMA sederajat.
Buku sastra tersebut dinilai sebagian isinya mengandung kekerasan fisik, bernada seksual, serta memuat perilaku hubungan menyimpang yang tak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan.
Meski akhirnya Kemendikbudristek berencana menarik peredaran buku dan akan merevisinya. Namun, kebijakannya disebut selalu menghadirkan polemik di masyarakat. Setelah sebelumnya polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) juga jadi sorotan.
"Kemendikbudristek yang seharusnya banyak melahirkan inovasi agar meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia, justru banyak melahirkan kontroversi," kata Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publilk Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Ari Aprian Harahap di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Ari menilai ada koordinasi yang tidak berjalan baik di internal Kemendikbudristek. Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan berujung pembatalan usai ramai ditolak oleh publik.
"Dalam seminggu ini saja sudah ada dua kebijakan Kemendikbudristek yang dibatalkan setelah ramai diprotes masyarakat. Ini menunjukkan ada masalah di internal Kemendikbudristek," ujarnya.
Mahasiswa Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek.
"Kami rasa Presiden perlu memanggil dan mengevaluasi kembali Nadiem Makarim agar kebijakannya tidak terus-terusan melahirkan kontroversi di masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek Anindito Aditomo memastikan akan menarik buku bertajuk 'Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra' dan merevisinya.
Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons kritik dari PP Muhammadiyah soal buku panduan tersebut lantaran mengumbar kekerasan fisik dan seksual.
0 comments:
Post a Comment