SERANG KONTAK BANTEN Setelah lama ditunggu-tunggu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bergulir di Kabupaten Serang. Hal itu seiring diresmikannya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Serang yang dilaksanakan di Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, pada Jumat (22/8).
SPPG tersebut diresmikan Gubernur Banten, Andra Soni. Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.
“Alhamdulillah, hingga hari ini tercatat sudah ada 167 SPPG di Provinsi Banten, dengan 46 sekolah yang menjadi lokasi uji coba program makan bergizi gratis dan telah menjangkau lebih dari 25.600 siswa. Kami menyadari masih ada keterbatasan dalam pembaruan data di daerah, namun kami yakin sistem di BGN (Badan Gizi Nasional) sudah lebih komprehensif. Intinya, Pemprov Banten siap mendukung penuh agar pada akhir 2025 seluruh anak di Banten dapat menikmati program makan bergizi gratis,” ungkap Gubernur.
Lebih lanjut, Andra Soni menegaskan bahwa program MBG bukan hanya untuk meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga akan memberikan banyak multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Provinsi Banten sedang melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak-anak. “MBG adalah kunci penting menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
SPPG di wilayah Kabupaten Serang berjumlah lima belas. Peresmian dipusatkan di Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, yang ditandai dengan gunting pita di halaman Gedung SPPG Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Dadan Hindayana, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Brigjen Pol. Hengki, Kajati Banten Siswanto, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, dan Walikota Serang Budi Rustandi. Selain itu, dilaksanakan penandatanganan prasasti.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program maka bergizi gratis merupakan investasi besar bangsa dalam membangun generasi masa depan. Dadan Hindayana memaparkan, hingga kini sudah ada 6.153 SPPG beroperasi, dan sekitar 19.000 lainnya sedang diverifikasi, dengan 5.000 menunggu antrian untuk diverifikasi.
Menurut Dadan Hindayana, semua SPPG merupakan kontribusi masyarakat tanpa dana APBN. Satu SPPG rata-rata mengelola dana sekitar Rp10 miliar per tahun, mempekerjakan 50 orang, serta melibatkan 15 pemasok lokal. “Artinya, program ini bukan hanya pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak ekonomi daerah,” jelasnya.
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki ahli gizi dari daerah setempat, agar menu yang disusun sesuai potensi lokal dan selera penerima manfaat. “Targetnya pada akhir November, program makan bergizi gratis dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
“BGN menjadi komandan, tetapi semua pihak wajib terlibat, termasuk Kementerian Desa. Kami sudah menyiapkan desa-desa produktif, seperti desa ayam petelur, desa nila, desa cabai, dan desa kangkung, agar pasokan bahan baku dapat dipenuhi langsung dari desa.
0 comments:
Post a Comment