Marak Polemik MBG, YLKI Minta Pemerintah Usut Tuntas Dan Berbenah Diri

 

 JAKARTA  KONTAK BANTEN - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana angkat bicara soal polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyangkut masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

Menurutnya, polemik tersebut menjadi indikator ketidaksiapan pelaksanaan MBG. 

 "YLKI mendesak perlunya pelatihan, standar dan jaminan baik dari higiene sanitasi sarana prasarana dapur, sampai dengan persoalan kehalalan food tray yang harus bisa dijamin keamanannya," kata Niti dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

 "Perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk food tray, bila terbukti tidak terjamin kehalalannya," imbuhnya.

 YLKI mendesak perlunya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang, memantau distribusi program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Agar makanan yang disajikan bisa terjamin kualitas dan gizinya untuk dikonsumsi.

 Tak kalah penting, YLKI juga mendesak memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG, yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.

 "YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir memastikan keamanan pangan safe from farm to table, serta audit standar dapur dan standar makanan MBG," tutur Niti.

 Menurutnya, pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

 Bila perlu, dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.

 

"Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan," tegas Niti.

 

Tak kalah penting, YLKI juga mendesak memperketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG, yang merupakan hak mutlak penerima manfaat.

 "YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir memastikan keamanan pangan safe from farm to table, serta audit standar dapur dan standar makanan MBG," tutur Niti.

 Menurutnya, pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.

 Bila perlu, dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh.

 "Jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan," tegas Niti.

 Selain memastikan kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi BGN, Prasetyo juga meminta seluruh korban terdampak mendapat penanganan cepat.

 "Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," tegas Prasetyo.