Menko Polkam: Suara Rakyat Bagian dari Demokrasi

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengutip omongan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan pemerintah selalu menghargai setiap kritik, termasuk 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai dirangkum usai aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. “Seperti yang telah disampaikan bapak presiden, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat,” tutur BG akrab disapa dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Dari sini, BG sapaan akrab Menko Budi memastikan bahwa pemerintah menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. 

"Baik yang disampaikan melalui media sosial maupun saat bertemu langsung, termasuk tuntutan yang berkembang belakangan ini,” jelasnya.

Oleh sebab itu, mantan Kepala BIN ini mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam memastikan bahwa setiap aspirasi ditangani dengan bijaksana, terbuka, dan sesuai hukum. 

“Aparat di lapangan juga terus kami himbau agar mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dan melakukan tindakan tegas yang terukur,” pungkasnya.

Ramai sebelumnya sebuah unggahan di media sosial berisi '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat'.

Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam. Dengan Pertama adalah '17+8 Tuntutan Rakyat' dan '17 Tuntutan Rakyat Dalam 1 Minggu'-'8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun. Berikut isi lengkapnya;
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

Delapan tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara