HUT Kabupaten Serang, Aktivis Desak Bupati Tuntaskan Persoalan Dasar

 

Bupati Serang Ratu Rachmatizakiyah menemui massa aksi.

 

KAB. SERANG KONTAK BANTEN  – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menuntut Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah untuk segera menuntaskan berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Serang.

Hal itu terungkap dalam unjukrasa di perayaan Hari Jadi Kabupaten Serang ke-499, Rabu (8/10/2025).

Ketua HMI Cabang Serang, Eman Sulaiman mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Serang mencapai 8,19 persen pada 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka itu dinilainya terlalu tinggi.

“Kami menuntut terobosan baru dari pemerintah daerah, terutama Bupati baru, Zakiyah dan Najib Hamas, agar mampu mengurai tingginya pengangguran di Kabupaten Serang,” ujar Eman di depan Kantor Bupati Serang.

Selain soal lapangan kerja, Eman menyoroti rusaknya sejumlah fasilitas pendidikan. Ia pun menyebut ada sekitar 180 sekolah yang kondisinya memprihatinkan yang tersebar di Kabupaten Serang.

“Banyak sekolah yang tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” katanya.

HMI juga mendesak Pemkab Serang bertindak tegas terhadap tambang-tambang ilegal di wilayah Bojonegara.

Hal ituu, kata Eman, terlihat dari aktivitas tambang disebut meningkat setelah penutupan sejumlah tambang di Bogor dan Parung Panjang, Jawa Barat.

“Kondisi di Bojonegara hari ini sangat memprihatinkan. Kami minta Bupati tegas menertibkan tambang ilegal yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, eman menyampaikan bahwa masalah lingkungan menjadi sorotan lain. Eman meminta agar Bupati memastikan industri-industri di Kabupaten Serang menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mencemari wilayah sekitar.

Ia juga menuntut Pemkab segera menyiapkan lahan pembuangan akhir sampah, yang hingga kini belum tersedia.

“Persoalan sampah belum tertangani serius. Penyiapan lahannya saja belum ada, mereka gagal,” tegasnya.

HMI menilai, kebijakan pengelolaan sampah masih tumpang tindih lantaran kewenangan berada di tingkat kecamatan, bukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

“Kami minta perda sampah ditarik ke DLH agar satu pintu. Setelah itu Bupati harus melengkapi infrastrukturnya,” sampainya.

Ia juga meminta adanya dialog resmi antara mahasiswa dan pemerintah daerah untuk membahas konsep penanganan pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan secara menyeluruh.

“Kami tunggu satu bulan. Kalau tidak ada langkah nyata, kami akan turun lagi,” ancamnya.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengakui sejumlah persoalan di Kabupaten Serang memang belum terselesaikan.

Zakiyah berjanji, mulai 2026 akan menindaklanjuti pembangunan SMP Negeri 2 Cikeusal dan perbaikan infrastruktur sekolah lainnya.

“Kami tahu sekitar 650 sekolah rusak, betul. Tapi ruang fiskal kami terbatas karena ada pengurangan dana dari pusat sebesar Rp492 miliar,” ungkapnya.

Zakiyah juga menyebut program beasiswa pendidikan akan mulai berjalan pada 2025 untuk tingkat SD, SMP, PAUD, hingga perguruan tinggi, dengan sejumlah syarat tertentu yang nantinya harus dilengkapi.

Terkait masalah sampah, Zakiyah menyatakan persoalan itu bukan baru muncul di masa pemerintahannya, melainkan sudah menjadi persoalan turunan yang tak terselesaikan.

Dengan demikian ia memastikan, Pemkab tengah menyiapkan PSEL (Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik) yang ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.

“Setiap hari sampah kita mencapai 1.000 hingga 1.200 ton. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan jadi masalah besar. PSEL ini bisa jadi solusi,” bebernya.

Dengan begitu, Zakiyah menegaskan pemerintah daerah terbuka untuk diawasi publik dalam menyusun pembangunan dan penyelesaian sejumlah masalah di daerah.

“Kalau tidak puas, saya bukan pemuas kebutuhan. Tapi mari kita kawal bersama,” tandasnya.