Purbaya Bakal Pantau Ketat Realisasi Belanja Pemda

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

DEPANSAR  KONTAK BANTEN  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau realisasi belanja pemerintah daerah untuk mengkaji kemungkinan pelonggaran alokasi transfer keuangan daerah (TKD) pada 2026.

Purbaya menjelaskan evaluasi dilakukan dengan melihat kinerja penyerapan anggaran pada triwulan berjalan dan triwulan I 2026. Pemerintah ingin memastikan belanja daerah lebih optimal, tepat sasaran, tepat waktu, serta bebas dari kebocoran.

“Melalui pemantauan ini, kami akan melihat apakah ada ruang untuk menambah pos TKD,” ujar Purbaya saat meninjau Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat (5/12/2025).

Ia menegaskan bahwa opsi penambahan TKD sangat bergantung pada kondisi anggaran negara, perkembangan ekonomi, dan performa belanja pemerintah daerah. Hingga saat ini, alokasi TKD 2026 masih sesuai dengan postur yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Pemerintah menetapkan nilai TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun, lebih rendah dibandingkan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Penurunan tersebut memicu keluhan sejumlah kepala daerah karena dinilai berpotensi memengaruhi berbagai program pembangunan di daerah.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan TKD Provinsi Bali pada 2026 akan berkurang Rp 537 miliar. Jika digabung dengan kabupaten/kota, total pengurangan TKD di Bali mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.

“Namun saya sudah menyiapkan cara untuk mengatasi persoalan itu. Dengan dukungan Menteri Kepala Bappenas dan Menteri Pekerjaan Umum, pada 2026 pembangunan infrastruktur sekitar Rp 1,5 triliun akan mulai berjalan. Sejumlah titik macet akan dibangun underpass dan jalan baru dimulai 2026,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data realisasi belanja negara dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, realisasi TKD hingga Oktober 2025 mencapai Rp 10,18 triliun atau turun 1,08% dibandingkan periode yang sama pada 2024. Capaian tersebut baru setara 84,53% dari total pagu TKD Bali 2025 yang sebesar Rp 12,04 triliun.